Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor manufaktur di banyak negara. Salah satunya adalah yang terjadi di Singapura.
Data statistik Kementerian Tenaga Kerja Singapura yang dirilis 13 Juni 2019 lewat situs www.mom.gov.sg menyebutkan, jumlah pekerja yang dirumahkan pada kuartal I-2019 mencapai 3.230 orang. Jumlah ini meningkat 28,68% dari kuartal IV-2018 yang sebanyak 2.510 orang.
"Alasan utama PHK adalah penghematan dalam rangka restrukturisasi dan reorganisasi bisnis," terang Kementerian Tenaga Kerja Singapura dalam rilis resminya.
Seperti ditulis Nikei Asia, Selasa (18/6), dari sebanyak 3.230 pekerja yang di PHK di kuartal I-2019, sebanyak 1,040 diantaranya merupakan pekerja bidang manufaktur. Jumlah itu naik tiga kali lipat dari kuartal IV-2019 yang sebanyak 380 orang.
Akibat dari PHK tersebut, maka total pekerja sektor manufaktur di Singapura kini berjumlah 484.000 orang. Jumlah ini terendah dalam 19 tahun terakhir atau sejak tahun 2005.
Irvin Seah, ekonom DBS Group Holdings Singapura menuturkan, PHK tersebut merupakan fenomena yang berkelanjutan selama bertahun-tahun, terutama karena otomatisasi produksi. Namun, dia menambahkan bahwa perang dagang baru-baru ini telah memperburuk situasi karena berdampak buruk terhadap permintaan ekspor.
Namun ada pula pengamat yang menilai hal tersebut merupakan kondisi yang wajar. Howie Lee ekonom Overseas Chinese Banking Corp menyatakan, saat Singapura berevolusi menjadi kota padat modal dan dibanjiri penggunaan teknologi dalam proses produksi, maka secara alami tenaga kerja di sektor itu akan turun. "Penurunan penggunaan buruh merupakan proses alami dari perkembangan ekonomi sebuah kota yang cerdas," tukas Lee.
Namun perlu dicatat, Singapura mendapat pukulan telak dari perang dagang AS-China. Ekspor non migas Singapura turun 15,9% per Mei 2019 dibandingkan setahun lalu. Adapun ekspor produk elektronik turun 31,4%.
Pemerintah Singapura lantas menurunkan proyeksi batas atas pertumbuhan ekonominya untuk tahun 2019 dari semula 3,5% menjadi 2,5%. Adapun batas bawah target pertumbuhan ekonomi Negeri Merlion, tetap tidak berubah di angka 1,5%.
