ILUSTRASI. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Wamenkeu Suahasil Nazara, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani usai Rapat Koordinasi Omnibus Law di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kamis (12/12)
Reporter: Agung Hidayat, Muhammad Julian
| Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Awal tahun ini, pemerintah menjanjikan sejumlah iming-iming bagi pelaku industri. Mulai dari rencana penurunan harga gas, tarif listrik hingga yang saat ini sedang serius digodok yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja alias Omnibus Law. Ketimbang catatan manis di atas kertas, pelaku industri lebih berharap pada pengawasan atas impelementasi aneka kebijakan itu.
Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) memang berharap pemerintah segera merealisasikan Omnibus Law. Namun aturan yang bagus tak bisa serta-merta menjamin perbaikan kondisi di lapangan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.