Wakil Rakyat Mengusulkan Aturan Pajak Bermasalah Dihapus di RUU KUP

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontroversi Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) mengenai rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas sembako, jasa pendidikan,  jasa kesehatan dan lain-lain makin menuai kontroversi di banyak kalangan. Kondisi ini juga menjadi perhatian anggota DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR Fauzi H Amro meminta pemerintah menyiapkan draf revisi  RUU KUP dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Ia harap, substansi dari revisi aturan KUP tersebut tidak membebani masyarakat di tengah kondisi pandemi korona yang masih terus berlangsung hingga kini.