ILUSTRASI. TAJUK - Sandy Baskoro
Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Asnil Amri
Timur Tengah masih menjadi kunci stabilitas geopolitik global. Ketegangan di Timur Tengah, yang terbaru dipicu konflik Iran-Israel, sangat mempengaruhi stabilitas politik dan pasar global. Hal ini sekaligus mengonfirmasi bahwa kondisi perekonomian dunia akan berkorelasi erat dengan stabilitas di Timur Tengah.
Jika Timur Tengah adem ayem, ekonomi global relatif tenang. Sebaliknya, jika kawasan ini memanas, pasar global ikut tegang. Pemicu utama keresahan pasar global tak lain adalah harga minyak bumi yang kembali menanjak. Setelah Iran menyerang Israel, Sabtu (13/4), harga minyak langsung melonjak. Dalam sebulan terakhir, harga minyak WTI dan Brent menguat masing-masing 3% dan 4% menjadi US$ 84,55 dan US$ 89,20 per barel. Timur Tengah adalah ladang minyak paling strategis di dunia. Lima dari 10 produsen minyak terbesar di dunia berada di kawasan ini, termasuk Iran. Empat produsen lainnya adalah Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab dan Kuwait. Jika letupan konflik di Timur Tengah berlanjut, harga minyak diprediksikan menembus US$ 100 per barel, bahkan bisa saja menyentuh US$ 110 per barel.
Bagi Indonesia, keadaan dunia yang tidak baik-baik saja harus menjadi perhatian serius. Selalu ada dua kondisi yang membayangi perekonomian Indonesia, yakni faktor eksternal dan internal. Eskalasi ketegangan di Timur Tengah menambah daftar tantangan eksternal. Selain bersitegang dengan Iran, Israel juga belum menghentikan invasi ugal-ugalannya terhadap Palestina. Belum lagi perang Rusia dan Ukraina yang tak kunjung berakhir.
Ketegangan geopolitik Timur Tengah melengkapi ketidakpastian dari belahan bumi lainnya, mulai dari Amerika Serikat, Eropa hingga China. Melihat kondisi terkini di Timur Tengah, para pelaku pasar menduga Bank Sentral AS, The Fed, masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam tempo lama, higher for longer.
Tantangan internal Indonesia tak kalah berat. Terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah harus menahan hasrat menggebu-gebu seperti tempo hari, mengguyur dana bantuan sosial (bansos) menjelang pemilu. Akibatnya, defisit APBN 2024 berpotensi melebar dari target awal di level 2,29% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kali ini, pemerintah harus mengalkulasi agar anggaran negara tak jebol akibat lonjakan harga minyak. Amuk harga minyak memang berefek ke mana-mana. Nilai tukar rupiah sudah merosot dan menyentuh Rp 16.000 per dolar AS. Ini adalah posisi terlemah rupiah sejak pandemi Covid-19 atau empat tahun terakhir.
Di saat rupiah loyo, plus harga minyak melonjak, daya beli masyarakat akan rontok. Dalam APBN 2024, pemerintah menetapkan rupiah Rp 15.000 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok US$ 82 per barel. Apabila tensi geopolitik Timur Tengah terus meningkat, sudah pasti subsidi energi bakal melonjak. Pasalnya, pemerintah akan berpikir ulang untuk mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Alhasil, dengan asumsi harga minyak US$ 100 per barel dan rupiah Rp 15.900 per dolar AS, pemerintah berpotensi menambah subsidi dan kompensasi energi (BBM dan elpiji 3 kg) hingga menembus Rp 100 triliun.
Pemerintah harus berhitung cermat agar defisit APBN tidak membengkak. Rasanya berat memacu penerimaan negara di saat kondisi ekonomi masih sulit. Oleh karena itu, anggaran negara harus dikelola dengan ketat dan bijak. Program yang berefek luas bagi perekonomian nasional harus menjadi prioritas. Tekan kebocoran anggaran, praktik korupsi, juga pangkas belanja negara yang politis dan tak produktif. Jika perlu, anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersumber dari APBN juga harus dievaluasi.
