Sektor Energi Kontributor Terbesar Kontrak Baru PT PP Tbk (PTPP)

Senin, 22 Juli 2019 | 03:45 WIB
Sektor Energi Kontributor Terbesar Kontrak Baru PT PP Tbk (PTPP)
[]
Reporter: Aloysius Brama, Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga bulan ini, PT PP (Persero) Tbk mencatatkan kontrak baru senilai Rp 14,8 triliun. Sektor energi menjadi penyumbang terbesar perolehan kontrak baru tersebut.

Menurut catatan internal PT PP, pekerjaan dari sektor energi mencuil porsi 39,7% atau sebesar Rp 5,88 triliun. Menyusul pekerjaan gedung bertingkat 23,6% atau sekitar Rp 3,49 triliun. Pada urutan ketiga adalah pekerjaan sektor infrastruktur 21,5% atau Rp 3,18 triliun. Sisanya meliputi pekerjaan bandar udara (bandara), jalur kereta api dan irigasi.

Dalam catatan KONTAN, PT PP juga mengantongi kontrak pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan V Balikpapan Tahap II. Nilai kontrak tersebut mencapai Rp 3,38 triliun.

Sementara menurut data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) per Juli 2019, PT PP mengantongi empat proyek energi dengan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Perusahaan pelat merah itu mendapatkannya melalui anak usaha bernama PT PP Energi.

Keempat proyek tersebut meliputi pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) Nias Selatan berkapasitas 5 megawatt (mw) senilai Rp 210 miliar dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Nusa Dua 2 mw senilai Rp 112 miliar. Ada pula proyek PLTSa Bangli 2 mw senilai Rp 98 miliar dan PLTBm Ponu 5 mw dengan nilai investasi sebesar Rp 280 miliar.

Meskipun sudah menggenggam kontrak baru bernilai trilunan rupiah, capaian PT PP masih jauh dari target kontrak sepanjang tahun ini yang mencapai Rp 50,3 triliun. "Kami merealisasikan 29,42% dari target kontrak tahun ini," ungkap Agus Samuel Kana, Sekretaris Perusahaan PT PP Tbk kepada KONTAN, Jumat (19/7).

Oleh karena itu PT PP bakal lebih giat mengulik proyek di dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan berkode saham PTPP di Bursa Efek Indonesia (BEI) itu antara lain membidik negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tahun ini, PT PP memastikan akan ada tambahan proyek baru berupa pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) dari Vietnam dan proyek pelabuhan dari Malaysia. Hanya, mereka tidak mengungkapkan nilai kontrak baru dari kedua negara."Masih on progress," kata Agus.

Konsesi Semarang-Demak

Melalui surat Nomor PB.02.01-Mn/1347 tanggal 17 Juli 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) memutuskan konsorsium PT PP, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Misi Mulia Metrical sebagai pemegang konsesi proyek Tol Semarang-Demak. PT PP mengempit 65% konsesi. Sementara Wijaya Karya dan Misi Mulia masing-masing mendekap 25% dan 10%.

Tol Semarang-Demak memiliki panjang 27 kilometer (km) dengan nilai investasi Rp 15,3 triliun. Pengerjaannya terbagi menjadi Seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak. Konsorsium PT PP-Wijaya Karya-Misi Mulia bertugas mengerjakan Seksi II sepanjang 16,31 km dengan biaya Rp 5,6 triliun dan masa konsesi 35 tahun.

PT PP memastikan, proses selanjutnya bakal berjalan sesuai dengan rencana kerja. "Dengan surat penetapan ini, kami akan segera membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan mempercepat proses penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)," kata M. Aprindy, Direktur Strategi Korporasi dan HCM PT PP dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu (21/7).

Bagikan

Berita Terbaru

Industri Baja Nasonal Minta Dukungan Pemerintah
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:14 WIB

Industri Baja Nasonal Minta Dukungan Pemerintah

Industri baja menghadapi tantangan, yakni impor baja yang berlebih, praktik perdagangan yang tidak adil, dankapasitas produksi yang belum optimal.

Polusi Mobil Listrik
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:10 WIB

Polusi Mobil Listrik

Ekonomi hijau bukan sekadar ganti mesin, melainkan memastikan siklus produk dari tambang hingga daur ulang berjalan dalam prinsip keberlanjutan.

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar

Dana ini difokuskan untuk pengembangan proyek existing serta optimalisasi aset. Salah satunya adalah meluncurkan klaster-klaster baru

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)

Namun penguatan itu di tengah aksi asing yang kembali melakukan jual bersih alias net sell sekitar Rp 526,42 miliar.

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:38 WIB

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai

Imbal hasil (yield) obligasi korporasi berpeluang melanjutkan tren penurunan,seiring potensi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).​

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:32 WIB

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil

Meski mengalami koreksi, permintaan batubara dari sektor industri membuat harga batubara tidak terjun sedalam gas alam.​

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:26 WIB

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA

Penjualan lahan kawasan industri dan membaiknya pendapatan berulang memoles prospek PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:15 WIB

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat

OJK mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari alias TWP90 fintech lending menembus 4,32% di ujung tahun 2025. 

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:10 WIB

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal

Bank-bank besar seperti BNI dan Mandiri mempertahankan rasio dividen tinggi di 2025.                          

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:54 WIB

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan

Arah Indonesia tidak akan ditentukan oleh retorika pro-investasi, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan ketegasan penegakan hukum pasar modal. 

INDEKS BERITA

Terpopuler