Pekerja Menyoroti Skema Kemitraan
Ketergantungan ekonomi, pengaturan tarif secara sepihak hingga pengendalian akses kerja membuat posisi tawar pekerja platform sangat lemah.
Perusahaan Tambang Diajak Tangani Karhutla
Keterlibatan korporasi menangani karhutla jangan sampai mengaburkan tanggung jawab hukum atas kerusakan lingkungan
Memompa Cadev Lewat Aturan Devisa Ekspor SDA
Lewat evaluasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah memberikan pengecualian aturan DHE SDA untuk beberapa negara mitra
BGN Membatasi Biaya Operasional Dapur MBG
BGN mengubah skema insentif fasilitas SPPG. Jika sebelumnya insentif tetap senilai Rp 6 juta per hari, kini ditetapkan Rp 2.000
Jokowi Menunjukkan Ijazah S1 UGM
Jokowi menunjukkan seluruh ijazah miliknya, mulai tingkat sekolah dasar hingga sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ujian Penerapan Satu Data Terletak pada Koordinasi
Akses data dalam Satu Data Indonesia akan diatur ketat berdasarkan klasifikasi kerahasiaannya dalam peraturan turunannya
Titik Api Karhutla Meningkat di Kalteng dan Sumsel
Terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian dengan total fire spot (titik api) sebanyak 864 titik dan luas lahan dalam penanganan 1.615 ha.
Mengatur Integrasi Tarif Tol Jabodetabek
BPJT membuka kesempatan bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mengajukan usulan integrasi setelah aturan resmi diundangkan.
Penyadapan terhadap Prabowo Kategori Makar
Kebocoran data penting pemimpin tertinggi bisa berimbas buruk pada kedaulatan negara dan membahayakan keselamatan pimpinan negara,
Awas Lonjakan Harga Barang! Puncak Transmisi Rupiah Lesu Diprediksi di Kuartal I-2027
Proyeksi kenaikan harga barang akibat depresiasi rupiah diprediksi berlangsung tepat ketika Ramadan dan Idulfitri.
Perbaikan Mendasar MBG Lebih Diperlukan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 44 triliun.
Membenahi Tata Kelola Lingkungan Korporasi
Pemerintah Singapura memanggil10 perusahaan yang diduga terkait karhutla di Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas negara.
Pelanggar ODOL Bisa Didenda Rp 5 Miliar
Usulan sanksi bagi pelanggaran ODOL mencakup denda administratif mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar, serta ancaman pidana penjara
Pengangguran Menurun, Kualitas Pekerjaan Disorot
Masyarakat Indonesia cenderung tidak memiliki kemampuan finansial untuk menganggur dalam waktu lama setelah kehilangan pekerjaan.
Indonesia dan Singapura Saling Membutuhkan
Dalam hubungan bilateral dan pergaulan di kawasan, Indonesia dan Singapura sebenarnya saling bergantung dalam beberapa hal
Batasan Tindak Pidana di UU Tipikor
Menteri Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pembahasan tersebut bukan untuk menghapus unsur kerugian negara.
Pembahasan UMP 2027 Tuntas November
Kemnaker juga masih menghitung estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.
BUMN Pangan Serap Produksi Telur Rakyat
Kndisiii eternak kita tinggal di ujung tanduk. Mereka banyak yang tutup kandang, bahkan kandangnya dijual
Pertumbuhan Belum Ungkit Daya Beli
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyoroti kinerja ekonomi dari sisi daya beli masyarakat dan perkembangan dunia usaha.
Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya keterlibatan pihak asing dalam 98 kasus karhutla yang melibatkan korporasi
Investasi Belum Optimal Buka Lapangan Kerja
PHK masih menunjukkan tren peningkatan dan porsi pekerja informal terus bertambah. Sepanjang Januari-September 2026, angka PHK 63.789 kasus,
Efektivitas Pengawasan BGN Masih Lemah
Kepatuhan dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban atas setiap rupiah uang negara menjadi ukuran keberhasilan program.
Operasional Kopdes Perlu Dikawal
Sekitar 1.900 manajer atau 11% di antaranya ditempatkan lintas provinsi. Penempatan dilakukan untuk mengisi kekurangan SDM di daerah
Pemerintah Bersiap Menebar Ponsel Gratis
Warga penerima bansos akan mendapat ponsel gratis yang dilengkapi akun digital atau rekening bank bersaldo Rp 50.000
Potensi Ketidakhematan Subsidi Listrik Tingkatkan Risiko Fiskal Sebesar Rp 61,48 T
Jika Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan, akan diperoleh penghematan nilai subsidi sebesar Rp 28,54 triliun.

