Presiden Minta Defisit BPJS Kesehatan Diselesaikan
Presiden Prabowo ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya
Usut Fasilitas Mewah di Semua Lapas
Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas yang disebut berstandar apartemen di dalam kawasan lapas.
Utak-Atik Formula Biaya Haji Tahun Depan
Presiden Prabowo Sbanto mengusulkan komposisi biaya haji 2027 di kisaran 52%:48% pada tahuun depan dan tidak membeatkan jemaah
Harapan Baru Kebangkitan Peternak Sapi Perah Rakyat
Pemerintah terus memperkuat pengembangan industri susu nasional lewat percepatan hilirisasi. Bagaimana caranya?
Potensi dan Risiko Pembentukan BUMN Tekstil Terhadap Emiten Sektor Tekstil
Bila BUMN masuk ke segmen yang sama dengan swasta dan memperoleh pembiayaan, lahan, hingga kontrak yang lebih mudah, risiko crowding out meningkat
Di Balik Mahalnya Sepiring Nasi
Persoalan perberasan menyangkut tata niaga yang panjang dari hulu hingga hilir. Problemnya pun terbilang pelik di setiap rantai pasok.
Ambisi Kuliah Gratis di Kampus Negeri
Presiden Prabowo menyebut dana sitaan hasil korupsi bisa untuk mendanai pendidikan gratis d perguruan tinggi
BPJS Kesehatan Terganjal Gap Arus Kas Rp 2 Triliun
Faktor pemicu gap arus kas BPJS Kesehatan antara lain tunggakan peserta hingga inflasi medis, tidak ada penyabab tunggal.
Rencana Danantara Pegang 40% Saham BEI Picu Kekhawatiran Konflik Kepentingan
Tujuan demutualisasi BEI seharusnya mengurangi konsentrasi dan konflik kepentingan, bukan sekadar memindahkan konsentrasi kepemilikan.
Awasi Ketat Belanja Kebencanaan
Pengadaan barang dan jasa berskala besar dalam kondisi bencana diperbolehkan menggunakan penunjukan langsung tanpa lelang terbuka.
Kerugian Penipuan Beras Fortifikasi Capai Rp 89 T
Kementerian Pertanian membeberkan 25 merek beras fortifikasi yang tidak sesuai ketentuan sehingga merugikan
Harga Minyak Menekan Banyak Pihak, dari Pemerintah, Bank Sentral, Hingga Masyarakat
Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel berpotensi menambah beban fiskal sekitar Rp 6 triliun – Rp 7 triliun.
Pemerintah Mengusut Mafia Beras Fortifikasi
Hasil pengujian laboratorium terhadap beras yang diklaim sebagai produk fortifikasi menunjukkan 93% sampel yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan
Marak Kapal Tenggelam, Pengawasan Jadi Sorotan
Kemenhub memperketat sistem keselamatan pelayaran dengan mewajibkan data penumpang, kendaraan dan muatan tervalidasi sebelum kapal berangkat
Wacana Larangan Vape Menggelinding
Pertumbuhan ini juga tecermin dari nilai pasar vape yang meningkat dari Rp 294 miliar pada 2013 menjadi Rp 7,6 triliun di 2025
Harga Pangan Ancam Inflasi September
BPS menyoroti lonjakan harga cabai, Kementerian Pertanian menyebutkan stok aman hanya ada masalah distribusi
Buruh Soroti Materi dalam RUU Ketenagakerjaan
Sejumlah isu yang menjadi perhatian buruh mencakup sistem kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menanti Hukuman Tegas bagi Pembakar Lahan
Inpres 11/2026 mengatur bahwa pembukaan lahan untuk kepentingan kearifan lokal harus memenuhi beberapa persyaratan.
Pemda Minta Bunga Kredit SMI Rendah
Apkasi menyambut rencana tersebut sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur, tetapi meminta bunga pinjaman ditekan serendah mungkin.
Awas Konflik Kepentingan di Pengelolaan Aset Sitaan
RUU Perampasan Aset harus mengatur pemisahan fungsi pengelola aset dan pengawasan berlapis agar tidak ada konflik kepentingan
Pemerintah Mengerek Konten Lokal Kendaraan Listrik
TKDN kendaraan listrik ditargetkan mencapai 40% pada tahun ini, kemudian meningkat menjadi 60% selama periode 2027-2029
Dominannya Bahan Baku Impor Menjadi Salah Satu Persoalan Sertifikasi Halal
Pengamat mengatakan, jika rendahnya tingkat sertifikasi tersebut berkaitan dengan persoalan dari hulu hingga hilir.
Memperkuat UMKM, Bukan Ladang Pemasukan
Masih banyak produk dari pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal, jelang penerapan wajib pada bulan depan
Program Rumah Rakyat Mengalami Revisi
BSPS pada 2027 ditargetkan 315.000 rumah dengan anggaran Rp 8,56 triliun, terpangkas 21% dari target BSPS 2026 yang mencapai 400.000 rumah.
Karhutla Mulai Menyebar ke IKN
Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah 458 hektare areal di proyek IKN yang terbakar.

