Pengawasan Bea Keluar Kerek Penerimaan Cukai
Laporan terbaru menunjukkan penerimaan bea keluar mencapai Rp 496,77 miliar hingga Nov 2025, didorong nota pembetulan tembus.
Suntikan PMN Tembus Rp 14,41 Triliun
Pemerintah dan DPR XI setujui alokasi PMN 2025 senilai Rp 14,41 triliun, dengan fokus pada KAI, INKA, perumahan, dan BUMN terkait.
Arus Modal Asing Dorong Investasi
Bank Indonesia laporkan kewajiban netto PII naik menjadi US$262,9 miliar pada Q3‑2025, didorong KFLN yang tumbuh 2,8%.
Kocok Strategi Fiskal Lewat Emas dan Batubara
Pemerintah tunda cukai minuman manis 2026, alihkan fokus ke bea keluar emas dan batubara dengan target penerimaan Rp 23 triliun per tahun.
Sanksi Tengah Menanti Korporasi yang Melanggar
Pihak korporasi yang dihentikan operasinya bakal kooperatif terhadap penghentian sementara operasi mereka.
Kejagung Serahkan Kasus Nadiem ke Pengadilan
Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop tersebut, menurut Kejagung, negara mengalami kerugian mencapai lebih dari Rp 2,1 triliun.
Prioritaskan Dana untuk Pemulihan Bencana
Pemerintah sudah mengalokasikan dana pemulihan bencana di tiga provinsi Sumatera mencapai Rp 51,82 triliun.
Banjir Turut Menggerus Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini berpotensi di bawah 5%
Membawa Pembangkit Surya ke Puluhan Ribu Desa
Pemerintah siap menggulirkan proyek satu desa satu megawatt PLTS. Tapi, masih banyak tantangan yang siap mengadang.
Atur Ulang Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor
Berlaku 1 Januari 2026, seluruh devisa hasil ekspor SDA wajib ditempatkan di Bank Himbara
Pemerintah Akan Bangun Pusat Olahraga Nasional
Pembangunan pusat olahraga nasional tersebut bakal berdiri di atas lahan seluas 500 hektare bagi bibit-bibit olahragawan nasional.
Ihwal Bencana Sumatra, Pemerintah Hentikan Operasional Tiga Korporasi
Tiga korporasi tersebut adalah PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE),
Pengusaha dan Pekerja Masih Menunggu Penetapan Upah
Penetapan upah minimum provinsi atau UMP untuk tahun 2026 berdasarkan range yang berbeda di setiap daerah.
Potensi Gagal Panen dan UMKM Rapuh Imbas Bencana Sumatra
Sejumlah sektor usaha terpapar langsung dari bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di wilayah Sumatra.
Pemerintah Awasi Kepatuhan Wajib Pajak
Pemerintah tengah menyusun aturan berupa rancangan peraturan menteri keuangan terkait pengawasan kepatuhan wajib pajak
Cadangan Devisa Sulit Lepas dari Tekanan Global
Cadangan devisa Indonesia akhir November naik tipis ke level US$ 150,1 miliar
Terus Memulihkan Listrik dan Telekomunikasi
Genset dan pembangkit listrik portabel jadi andalan di beberapa kawasan yang mengalami bencana alam ban jir dan longsor di Aceh dan Sumatra
Relaksasi Jemaah dan Petugas Haji Daerah Bencana
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menunda proses PPIH di daerah bencana serta memberikan relaksasi pembayaran haji bagi warga terdampak.
Bantuan Internasional Belum Dibuka
Proses rehabilitasi bencana dan banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra berlangsung selama 100 hari.
Danantara Membenahi Subsidi dan Kompensasi BUMN
Danantara akan mengubah skema biaya di sejumlah BUMN yang menerima program subsidi serta kompensasi.
Ada Ruang Bagi BI Pangkas Bunga 0,5%
Inflasi yang masih rendah membuka peluang pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia ke depan
Investasi Belum Bisa Jadi Tumpuan Ekonomi
Realisasi investasi melambat, bahkan realisasi FDI terkontraksi dan terendah sejak pandemi
Pijakan Ekonomi Prabowo Masih Rapuh
Lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI tahun ini tak lebih dari 5%
KSPI Usul Kenaikan Upah Minimum 6%-7% di 2026
KSPI mengklaim usulan terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan lebih banyak akomodir suara pengusaha.
Pemerintah Mengkaji Pasok Makanan Haji dan Umrah
Pasokan makanan dan minuman untuk kegiatan haji hingga umrah bagi jamaah Indonesia sebagian masih dikelola pihak lain.

