Berdasarkan kajian, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 

AFPI sempat mengusulkan batas atas pendanaan naik menjadi Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar

Dugaan bunuh diri bukan karena pinjaman dari fintech lending berizin dan diawasi OJK. 

KPPU menduga, kartel bunga dilakukan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

OJK tak atur, biaya dan besaran bunga pinjol ditetapkan lewat code of conduct AFPI

AFPI: tingkat bunga ditetapkan bergantung profil risiko

AFPI bakalan mengeluarkan aturan batasan ke borrower

Hingga pertengahan November 2020, AFPI mencatat sudah ada 87 platform mendapat permohonan restrukturisasi dari borrower.

AFPI mengklaim, hingga saat ini penyaluran ke sektor produktif lebih banyak dibandingkan konsumtif.

AFPI menyebut ada 14 fintech peer to peer lending yang baru mendapatkan tanda daftar dari OJK.