Bank berharap kriteria penerima hapus buku dan hapus tagih diatur secara detail agar tidak menimbulkan moral hazard

Bank menanti aturan pemutihan hapus buku dan hapus tagih. 

Kebijakan WTO melarang subsidi BBM sektor perikanan dinilai merugikan nelayan Indonesia.

Banyak nelayan di Tegal menyandarkan kapal karena modal untuk melaut naik karena kenaikan harga BBM subsidi. 

Banyak nelayan membeli biosolar di eceran yang harganya jauh di atas harga dasarnya.

Bantuan tersebut seperti bantuan operasional melaut dan perbaikan infrastruktur.

KKP klaim penerapan PNBP perikanan sudah memperhitungkan rasa keadilan, termasuk ke nelayan.

Kebijakan pemerintah mengerek setoran PNBP sektor perikanan membuat nelayan protes.

KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang melarang ekspor benih lobster.

Kami ingin memberi nelayan peluang lebih baik, dan aturan sebelumnya tidak berpihak ke nelayan.