Pembiayaan sejumlah perusahaan multifinance sektor produktif masih jauh dibawah target yang dicanangkan OJK sekitar 46%-48% ​

Perbankan dan OJK perlu menunjukkan ketegasan dalam menindak siapapun yang terlibat, termasuk pihak internal yang terlibat dalam praktik korupsi.

Aturan asuransi kesehatan resmi ditunda setelah adanya kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Perwakilan Rakyat. 

Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 15,4 juta akun penerima pinjaman daring hingga kuartal I-2025. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan kendaraan bekas oleh multifinance Rp 117,15 triliun per April 2025. 

Empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur merger, mereka BPR Rejeki Insani, BPR Dutabhakti, BPR Bina Kharisma Insani, dan BPR Bina Sejahtera Insani.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), oustanding kredit UMKM per April hanya tumbuh 2,3% secara tahunan jadi Rp 1.400 triliun. 

OJK memperkirakan praktik fraud asuransi kesehatan di Indonesia bisa mencapai 5% dari total klaim yang diajukan.

OJK memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana di pasar modal, termasuk dugaan insider trading. 

Perbankan berharap kebijakan OJK tidak diseragamkan, tapi disesuaikan kemampuan masing-masing bank dalam menyalurkan kredit.