Tag tkdn

Hitungan TKDN Lebih Mudah, Berharap Investor Datang Berlimpah
Pemerintah mengeluarkan aturan baru TKDN yang diklaim lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Benar-benar bisa menarik investasi?
Minggu, 21 September 2025 | 06:00 WIB

Aturan TKDN Baru Berpotensi Mendongkrak Investasi Motor Listrik
Regulasi ini memberikan insentif berupa tambahan nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang membenamkan investasi di dalam negeri.
Jumat, 19 September 2025 | 07:45 WIB

Demi Investor, Aturan Main TKDN Dilonggarkan
Beleid ini mengatur tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan danmengusung penyederhanaan
Sabtu, 13 September 2025 | 06:00 WIB

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN
Wacana ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menyebutkan Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan lokal konten
Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Was-was Terhadap Produk TIK Asal AS Tanpa TKDN
Wacana ini mencuat setelah Presiden AS Donald Trump menyebutkan Indonesia akan membebaskan produk AS dari persyaratan lokal konten
Jumat, 15 Agustus 2025 | 05:15 WIB

Pelonggaran TKDN Usik Industri Alat Kesehatan
Kecemasan terhadap pelonggaran TKDN untuk produk AS. Aspaki khawatir negara lain seperti China akan meminta perlakuan serupa .
Senin, 28 Juli 2025 | 04:00 WIB

Memprin: Produk AS ke Indonesia Tetap Wajib TKDN
“Kalau tarif itu tarif. TKDN itu non-tariff barrier (NTB). Ini dua hal yang berbeda,” tandas Memperis Agus Gumiwang Kartasasmita
Jumat, 25 Juli 2025 | 07:43 WIB

Dharma Polimetal (DRMA) Intip Peluang Bisnis Aftermarket Otomotif
DRMA sangat serius dalam mendukung pengembangan ekosistem kendaraan bermotor di Indonesia yang memiliki TKDN tinggi
Selasa, 20 Mei 2025 | 06:10 WIB

Aturan Baru Terkait TKDN Segera Meluncur
Pembahasan soal perubahan aturan TKDN sudah dilakukan sejak Februari 2025 dan bukan karena tekanan dari pemerintah Amerika Serikat.
Rabu, 14 Mei 2025 | 04:35 WIB

Inkosistensi Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya ke Depan
Presiden Prabowo berharap adanya fleksibilitas dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang selama ini dinilainya terlalu kaku.