ILUSTRASI. Suasana Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/8/2022). Tribunnews/Jeprima
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) baru-baru mengumumkan menerima 4.550 pengajuan permohonan ganti rugi (restitusi), dari para korban perkara 15 platform robot trading dan investasi ilegal periode Maret-Desember 2022. Kewenangan LPSK ini merupakan amanat UU No.31/2014 yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas LPSK.
Dalam UU No.31/2014, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. LPSK memiliki kewenangan melaksanakan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi tersebut.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
