AS Menyelidiki Grup Adani dan Pendirinya Atas Potensi Suap

Sabtu, 16 Maret 2024 | 04:05 WIB
AS Menyelidiki Grup Adani dan Pendirinya Atas Potensi Suap
[ILUSTRASI. Gautam Adani, Chairman of Adani Group, addresses the delegation at the Vibrant Gujarat investor summit in Gandhinagar, India, January 10, 2017. REUTERS/Amit Dave]
Reporter: Sumber: Reuters,Bloomberg | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Amerika Serikat telah memperluas penyelidikannya terhadap Grup Adani India dengan fokus pada perilaku pendirinya, Gautam Adani, dan apakah perusahaan tersebut mungkin terlibat dalam suap, Bloomberg News melaporkan pada hari Jumat.

Jaksa sedang menyelidiki apakah entitas Adani atau orang-orang yang terkait dengan perusahaan tersebut, termasuk Gautam Adani, terlibat dalam pembayaran pejabat di India untuk perlakuan yang menguntungkan pada sebuah proyek energi, kata laporan itu, mengutip orang-orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur New York dan unit penipuan Departemen Kehakiman di Washington sedang menangani penyelidikan dan juga sedang menyelidiki perusahaan energi terbarukan India, Azure Power Global, tambah laporan itu.

“Kami tidak mengetahui adanya penyelidikan terhadap ketua kami,” Adani Group mengatakan kepada Bloomberg News.

Baca Juga: AS dan Indonesia Dikabarkan akan Bahas Potensi Kesepakatan Mengenai Sumber Mineral EV

Adani Group, Azure Power dan DOJ tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters. Kantor Kejaksaan Distrik Timur New York tidak dapat segera dihubungi.

Saham dan obligasi Grup Adani mengalami aksi jual besar-besaran pada awal tahun lalu setelah perusahaan short-seller Amerika, Hindenburg Research, mengeluarkan laporan yang menuduh adanya praktik tata kelola yang tidak tepat, manipulasi saham, dan penggunaan surga pajak oleh kelompok tersebut. Perusahaan India membantah tuduhan tersebut.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler