Atur Ulang Tata Niaga

Selasa, 12 November 2024 | 03:07 WIB
Atur Ulang Tata Niaga
[ILUSTRASI. TAJUK - Titis Nurdiana]
Titis Nurdiana | Pemimpin Redaksi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Swasembada pangan dan energi, dua target ini ditegaskan kuat oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdana usai pelantikannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, beberapa waktu lalu.

Target ini harus bisa terwujud lima tahun ke depan atau 2028 atau 2029. Janji ini diucapkan tegas berapi-api dengan optimisme tinggi oleh Presiden Prabowo. Bukan janji dan pekerjaan gampang, mengingat data-data pangan dan energi kita tertatih mengejar kebutuhan kita.

Sampai saat ini, kita mengimpor lebih dari 29 juta ton pangan. Jumlah itu baru mencakup delapan komoditas pangan, dari beras, bawang putih, gula, daging hingga susu. Lalu, usia petani kita juga menua. Usia petani (perorangan) saat ini sudah di atas 65 tahun, 16,15% dari total jumlah petani. Jumlah petani yang menua juga akan bertambah besar karena petani di usia 55 tahun-64 tahun mencapai 23,2%. Lahan pun makin menyusut, bisa sampai 100 hektare (ha) per tahunnya. 

Target pemerintah mencapai food self sufficiency, yakni kondisi mampu mencukupi kebutuhan pangannya hingga 90% sulit dilakukan, apalagi target swasembada.

Bayangkan saja. Saat ini, konsumsi gandum sudah 28% dari penduduk kita. Jika harus swasembada pangan maka kita juga harus siap mengurangi impor dan konsumsi gandum, kedelai, bawang, hingga susu yang 82% alias mayoritas masih impor.

Target swasembada pangan harus, tapi harus terukur. Menyetop impor secara reaktif akan menyebabkan barang langka. Efeknya harga melambung. Daya beli bisa limbung. 

Pemerintah juga harus menelisik lebih dalam cara kerja para juragan impor. Impor lebih gampang ketimbang membangun dari nol. Izin impor bawang semisal. Importir bawang wajib tanam bawang. Kewajiban ini boleh diutang. Tapi, alih-alih menanam, mereka lebih suka bikin perusahaan baru untuk izin impor dan kembali berutang tanam. Begitu terus hingga utang kewajiban tanam diabaikan. 

Kewajiban tanpa pengawasan serta penindakan adalah macan ompong. Hanya mengaum belaka, miskin nyali. Lebih miris, jika otoritas ikut jadi kawanan ompong. 

Mengatur lagi tata niaga adalah pilihan. Sistem ekonomi yang liberal harus dikaji ulang menjadi ekonomi berkeadilan. Pengaturan tata niaga berlaku untuk banyak komoditas strategis. Wajib menjalankan inti-plasma akan membuat ekonomi besar hingga kelas kecil bekerja. Wajib kandungan lokal untuk seluruh sektor industri. Niscaya, mesin ekonomi kita bisa maksimal.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Kebijakan Zero Truk ODOL Mulai 2026
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:25 WIB

Kebijakan Zero Truk ODOL Mulai 2026

Pemerintah berencanamemberikan insentif dan disinsentif kepada perusahaan logistik supaya bisa menerapkan zero ODOL.

Pendapatan Iklan Melorot, Laba Emiten Media Merosot
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Pendapatan Iklan Melorot, Laba Emiten Media Merosot

Kinerja emiten media PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) masih lesu selama periode Januari–Maret 2025. 

Program Makan Bergizi Belum Bisa Kerek Ekonomi
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Program Makan Bergizi Belum Bisa Kerek Ekonomi

Pemerintah perlu mengevaluasi secara komprehensif program makan bergizi gratis yang pelaksanaannnya belum optimal hingga kini.

Laju Bisnis Otomotif Ikut Melambat
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Laju Bisnis Otomotif Ikut Melambat

Pabrikan otomotif mulai menyesuaikan kondisi pasar untuk menyiasati kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.

Indika Energy (INDY) Siap Diversifikasi Usaha Demi Menggenjot Laba
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Indika Energy (INDY) Siap Diversifikasi Usaha Demi Menggenjot Laba

Selain efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas, PT Indika Energy Tbk (INDY) akan fokus diversifikasi pendapatan.

Pembiayaan SMF Naik di Kuartal I
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Pembiayaan SMF Naik di Kuartal I

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan pada awal tahun 2025. 

Melihat Potensi SMGR dan SMBR di Balik Isu Divestasi
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Melihat Potensi SMGR dan SMBR di Balik Isu Divestasi

Menakar plus minus rencana PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) melepas kepemilikan sahamnya di PT Semen Baturaja Tbk (SMBR).

Multifinance Makin Terjepit Efek Pelemahan Daya Beli
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Multifinance Makin Terjepit Efek Pelemahan Daya Beli

Pertumbuhan industri pembiayaan terus melambat di tengah ancaman naiknya kredit bermasalah saat daya beli masyarakat tertekan.

QRIS, Kedaulatan Negara dan Perdagangan Global
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

QRIS, Kedaulatan Negara dan Perdagangan Global

Semangat kedaulatan memang diusung QRIS, tetapi tak ada unsur diskriminasi, entah itu national treatment maupun technical barriers lainnya.

Tambahan Beban Demi Benahi Asuransi Kesehatan
| Rabu, 07 Mei 2025 | 03:24 WIB

Tambahan Beban Demi Benahi Asuransi Kesehatan

Klaim rasio yang tinggi dibarengi ancaman fraud, membuat pembenahan bisnis asuransi kesehatan terus didorong. 

INDEKS BERITA

Terpopuler