Atur Ulang Tata Niaga

Selasa, 12 November 2024 | 03:07 WIB
Atur Ulang Tata Niaga
[ILUSTRASI. TAJUK - Titis Nurdiana]
Titis Nurdiana | Pemimpin Redaksi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Swasembada pangan dan energi, dua target ini ditegaskan kuat oleh Presiden Prabowo dalam pidato perdana usai pelantikannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, beberapa waktu lalu.

Target ini harus bisa terwujud lima tahun ke depan atau 2028 atau 2029. Janji ini diucapkan tegas berapi-api dengan optimisme tinggi oleh Presiden Prabowo. Bukan janji dan pekerjaan gampang, mengingat data-data pangan dan energi kita tertatih mengejar kebutuhan kita.

Sampai saat ini, kita mengimpor lebih dari 29 juta ton pangan. Jumlah itu baru mencakup delapan komoditas pangan, dari beras, bawang putih, gula, daging hingga susu. Lalu, usia petani kita juga menua. Usia petani (perorangan) saat ini sudah di atas 65 tahun, 16,15% dari total jumlah petani. Jumlah petani yang menua juga akan bertambah besar karena petani di usia 55 tahun-64 tahun mencapai 23,2%. Lahan pun makin menyusut, bisa sampai 100 hektare (ha) per tahunnya. 

Target pemerintah mencapai food self sufficiency, yakni kondisi mampu mencukupi kebutuhan pangannya hingga 90% sulit dilakukan, apalagi target swasembada.

Bayangkan saja. Saat ini, konsumsi gandum sudah 28% dari penduduk kita. Jika harus swasembada pangan maka kita juga harus siap mengurangi impor dan konsumsi gandum, kedelai, bawang, hingga susu yang 82% alias mayoritas masih impor.

Target swasembada pangan harus, tapi harus terukur. Menyetop impor secara reaktif akan menyebabkan barang langka. Efeknya harga melambung. Daya beli bisa limbung. 

Pemerintah juga harus menelisik lebih dalam cara kerja para juragan impor. Impor lebih gampang ketimbang membangun dari nol. Izin impor bawang semisal. Importir bawang wajib tanam bawang. Kewajiban ini boleh diutang. Tapi, alih-alih menanam, mereka lebih suka bikin perusahaan baru untuk izin impor dan kembali berutang tanam. Begitu terus hingga utang kewajiban tanam diabaikan. 

Kewajiban tanpa pengawasan serta penindakan adalah macan ompong. Hanya mengaum belaka, miskin nyali. Lebih miris, jika otoritas ikut jadi kawanan ompong. 

Mengatur lagi tata niaga adalah pilihan. Sistem ekonomi yang liberal harus dikaji ulang menjadi ekonomi berkeadilan. Pengaturan tata niaga berlaku untuk banyak komoditas strategis. Wajib menjalankan inti-plasma akan membuat ekonomi besar hingga kelas kecil bekerja. Wajib kandungan lokal untuk seluruh sektor industri. Niscaya, mesin ekonomi kita bisa maksimal.

Selanjutnya: Komoditas Global Tertekan Permintaan China dan Proteksi Trump

Bagikan

Berita Terbaru

BPK Soroti Proyek Tol Layang Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Emiten Jusuf Hamka
| Rabu, 13 November 2024 | 19:19 WIB

BPK Soroti Proyek Tol Layang Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Emiten Jusuf Hamka

BPK merekomendasi Menteri PUPR evaluasi ulang pemberian perpanjangan masa konsesi PPJT tol Cawang-Pluit.

Saham MBMA dan MDKA melonjak, Ada Aksi Duet Edwin Soeyadjaja & Winato Kartono?
| Rabu, 13 November 2024 | 13:55 WIB

Saham MBMA dan MDKA melonjak, Ada Aksi Duet Edwin Soeyadjaja & Winato Kartono?

Hingga akhir sesi I perdagangan hari Rabu (13/11), harga dua saham tambang, MBMA dan MDKA kompak terbang.

Investor Asing Koleksi Saham GOTO, Terbaru Ada Nomura Holdings dan Franklin Resources
| Rabu, 13 November 2024 | 11:12 WIB

Investor Asing Koleksi Saham GOTO, Terbaru Ada Nomura Holdings dan Franklin Resources

Transaksi saham GOTO oleh investor asing kelas kakap sejauh ini lebih didominasi oleh pembelian ketimbang transaksi jual.

Dapat Fasilitas Pinjaman US$ 600 juta, BNI Akan Perluas Kapasitas Pendanaan
| Rabu, 13 November 2024 | 09:32 WIB

Dapat Fasilitas Pinjaman US$ 600 juta, BNI Akan Perluas Kapasitas Pendanaan

Secara umum kondisi likuiditas valas di Indonesia saat ini dinilai masih cukup baik terutama untuk bank-bank pelat merah dan bank swasta besar. 

Harga Emas Anjlok 5,25% dalam Sepekan, Investor Wait And See Kebijakan Trump
| Rabu, 13 November 2024 | 09:04 WIB

Harga Emas Anjlok 5,25% dalam Sepekan, Investor Wait And See Kebijakan Trump

Pembelian emas fisik sebagai safe haven berpotensi tidak menjadi prioritas sehingga harganya bisa turun akibat permintaan yang berkurang sesaat. 

Mengupas IPO Adaro Andalan Indonesia (AADI), Prospek hingga Kasus Hukum yang Dihadapi
| Rabu, 13 November 2024 | 08:42 WIB

Mengupas IPO Adaro Andalan Indonesia (AADI), Prospek hingga Kasus Hukum yang Dihadapi

Selain di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Boy Thohir kelak juga akan menjadi pengendali PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI).

Bank Milik Sejumlah Konglomerat Mencatatkan NPL Tinggi
| Rabu, 13 November 2024 | 08:13 WIB

Bank Milik Sejumlah Konglomerat Mencatatkan NPL Tinggi

Sejumlah bank milik konglomerat mencatatkan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) tercatat tinggi, di atas level 3%. ​

Bank Kecil Hadapi Tekanan Kinerja Paling Besar
| Rabu, 13 November 2024 | 08:08 WIB

Bank Kecil Hadapi Tekanan Kinerja Paling Besar

Laba bank KBMI 1 selama delapan bulan pertama 2024 tergerus hingga 31,79% secara tahunan atau year on year (YoY). 

IHSG Hari Ini Masih Rawan Terkoreksi
| Rabu, 13 November 2024 | 07:35 WIB

IHSG Hari Ini Masih Rawan Terkoreksi

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Rabu (13/11) dipengaruhi oleh penantian rilis data inflasi Amerika Serikat (AS)

Kinerja Emiten Kertas Grup Sinarmas Masih Belum Bernas
| Rabu, 13 November 2024 | 07:30 WIB

Kinerja Emiten Kertas Grup Sinarmas Masih Belum Bernas

Pendapatan dan laba bersih duo emiten kertas Grup Sinarmas pada akhir kuartal ketiga 2024 masih merosot

INDEKS BERITA

Terpopuler