Berita Nasional

Aturan Pelaksana Penyidikan OJK pada Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Berlaku

Kamis, 02 Februari 2023 | 00:08 WIB
Aturan Pelaksana Penyidikan OJK pada Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Berlaku

Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kewenangan penyidikan pidana di sektor jasa keuangan yang telah lama dimandatkan kepada Otorias Jasa Keuangan (OJK) lewat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kian mendapat tempat. Buktinya, UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai omnibuslaw di sektor jasa keuangan, juga menegaskan hal tersebut.

UU P2SK merumuskan OJK sebagai lembaga negara yang independen serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. UU ini pun telah memiliki peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan dan mulai berlaku pada 30 Januari 2023 kemarin.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Sudah berlangganan? Masuk

Berlangganan

Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan

Rp 20.000

Bayar per artikel

Hanya Rp 5.000 untuk membaca artikel ini

Rp 5.000

Berlangganan dengan Google

Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran karena Google akan mengingat metode yang sudah pernah digunakan.

Terbaru