Aturan Pelaksana Penyidikan OJK pada Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Berlaku
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kewenangan penyidikan pidana di sektor jasa keuangan yang telah lama dimandatkan kepada Otorias Jasa Keuangan (OJK) lewat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kian mendapat tempat. Buktinya, UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai omnibuslaw di sektor jasa keuangan, juga menegaskan hal tersebut.
UU P2SK merumuskan OJK sebagai lembaga negara yang independen serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. UU ini pun telah memiliki peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan dan mulai berlaku pada 30 Januari 2023 kemarin.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
