Aturan Pelaksana Penyidikan OJK pada Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Berlaku

Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kewenangan penyidikan pidana di sektor jasa keuangan yang telah lama dimandatkan kepada Otorias Jasa Keuangan (OJK) lewat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kian mendapat tempat. Buktinya, UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai omnibuslaw di sektor jasa keuangan, juga menegaskan hal tersebut.

UU P2SK merumuskan OJK sebagai lembaga negara yang independen serta mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. UU ini pun telah memiliki peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan dan mulai berlaku pada 30 Januari 2023 kemarin.