KONTAN.CO.ID - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menuai kontroversi. Kali ini terkait Peraturan Presiden Nomor 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Beleid tersebut ditetapkan pada 16 Oktober 2023 dan berlaku serta diundangkan pada tanggal yang sama.
Aturan ini membuka peluang pemberian Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) salah satunya kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan (ormas). Lahannya berasal dari pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun hasil penciutan lahan tambang perusahaan yang mendapatkan perpanjangan izin.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
