KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali jadi polemik dan sasaran kritik. Bukan cuma penyelesaian yang molor-molor. Lebih utama soal pendanaan megaproyek ini yang terus membengkak.
Paling baru, Indonesia dan China telah menyepakati cost overrun (pembengkakan biaya) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai US$ 1,2 miliar. Jumlah itu setara Rp 17,64 triliun (1 US$=Rp 14.700).
Dus, total biaya untuk membangun proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer ini menjadi US$ 7,27 miliar dari rencana semula US$ 6,07 miliar.
Bukan cuma itu, China ternyata juga ingin agar penjaminan utang proyek kereta cepat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Padahal saat proyek kereta cepat digagas, China menyodorkan skema dengan pinjaman business to business alias b to b tanpa jaminan pemerintah.
Proposal tanpa jaminan pemerintah itu pula yang membuat Pemerintah Indonesia saat itu memilih China yang menggarap proyek ini dibandingkan proposal dari Jepang yang meminta jaminan dari negara.
Dalam perjalanan, janji China tak meminta jaminan negara rupanya hanya janji manis. Kini, mereka meminta APBN ikut menjamin utang proyek kereta cepat yang ditargetkan beroperasi Agustus 2023.
Sejauh ini, soal permintaan penjaminan dari APBN ini memang belum deal. Pemerintah masih ingin agar penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
Apapun alasannya, permintaan China agar proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini dijamin APBN layak diabaikan karena berpotensi membebani APBN di masa depan.
Lagi pula, dana APBN juga sudah banyak keluar untuk proyek kereta cepat ini. Misal, pemerintah sudah menggelontorkan penyertaan modal negara (PMN) Rp 3,2 triliun ke PT KAI untuk proyek kereta cepat.
Pemerintah harus menimbang baik-baik dan berhati-hati dengan permintaan China itu. Ini mengingat, proyek yang dibiayai utang ini makan biaya besar mencapai US$ 7,27 miliar atau sekitar Rp 106,87 triliun.
Jadi, terlampau riskan bagi kesehatan dan keberlanjutan APBN bila harus jadi jaminan utang proyek kereta cepat tersebut. Apalagi bunga utang proyek ini juga tak kecil yakni 3,4%.
Dus, pemerintah harus berpijak pada skema awal yang disodorkan China pada proyek kereta cepat ini yakni tanpa jaminan sepeserpun dari APBN.
