Beraksi, Bukan Konten
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan transportasi umum di Jabodetabek menghadapi ketimpangan. Warga DKI Jakarta happy dengan berbagai mode transportasi massal. Sebut saja Transjakarta, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT) dan mikrotrans melalui Jaklinko.
Tentakel Transjakarta terus meluas hingga Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Seiring ekspansi tersebut, beban subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut bertambah.
Seharusnya, kehadiran Transjabodetabek ikut meringankan beban pemerintah daerah penyangga dalam menyediakan transportasi bagi warganya. Namun, fasilitas pendukung di sejumlah daerah belum berkembang secepat ekspansi Transjakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak ingin memperdebatkan daerah penyangga yang belum ikut menanggung subsidi. Namun, ia berharap daerah setidaknya ikut membangun atau memperbaiki halte yang digunakan warganya.
Persoalan ini memang bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah provinsi. Bogor, Depok dan Bekasi memiliki pemerintah kota atau kabupaten. Depok, misalnya, bergerak membangun halte di Sawangan setelah muncul keluhan warga.
Namun, transportasi Jabodetabek melintasi batas kota dan kabupaten. Di sinilah gubernur mengambil peran koordinasi lebih besar.
Di Jawa Barat, peran tersebut belum terlihat kuat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) masih mempertimbangkan urgensi pemberian subsidi Transjabodetabek.
Padahal, dukungan tidak harus berupa subsidi. Pemprov Jabar bisa mengoordinasikan pemerintah daerah untuk memperbaiki halte, akses jalan, penerangan hingga integrasi antarmoda bagi warga Bogor, Depok dan Bekasi.
KDM dikenal aktif membuat konten di media sosial. Besarnya eksposur di media sosial semestinya diikuti peran nyata dalam menyelesaikan persoalan lintas daerah.
Tantangan Banten berbeda. Transjakarta menjangkau Tangerang dan Tangerang Selatan. Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan sejumlah halte bukan aset Pemprov Banten sehingga pemerintah provinsi tidak memiliki dasar menggunakan APBD untuk merawatnya.
Integrasi transportasi Jabodetabek tidak bisa hanya mengandalkan Jakarta. Pemerintah kabupaten dan kota harus bergerak, sementara gubernur perlu memainkan peran koordinasi. Warga menunggu aksi nyata di lapangan, bukan sekadar konten di media sosial.
