Bobroknya Pengawasan

Senin, 06 Maret 2023 | 08:00 WIB
Bobroknya Pengawasan
[ILUSTRASI. Jurnalis KONTAN Adi Wikanto.]
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Sebanyak 19 warga tewas dan 51 orang luka-luka akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023. Selain itu, ikut terbakar ratusan rumah warga dan kendaraan bermotor di sekitar Jalan Tanah Merah Bawah RT 12 RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Kebakaran Depo Pertamina Plumpang ini merupakan yang kedua. Kebakaran di lokasi yang sama pernah terjadi 18 Januari 2009. Namun, malapetaka ini dianggap angin lalu. Dari tahun ke tahun orang-orang berbondong mendirikan bangunan yang semakin mendekati Depo.

Lihat saja, Depo Pertamina Plumpang telah dikelilingi pemukiman padat. Padahal, saat awal dibangun tahun 1972, sekitar Depo Pertamina Plumpang masih didominasi rawa-rawa. Lalu, bagaimana rumah-rumah bisa dibangun mendekati Depo Pertamina Plumpang?

Pertanyaan serupa juga perlu disampaikan terhadap banyaknya bangunan permanen dan semipermanen di bantaran sungai di kota-kota besar seperti Jakarta. Sejumlah pemukiman penduduk di bantaran Sungai Ciliwung menjadi daerah langganan banjir kala musim hujan.

Juga munculnya bangunan di wilayah rawan longsor dan tanah bergerak seperti Palu. Padahal, wilayah itu selalu terjadi bencana yang sama setiap periode tertentu. Setiap daerah sudah memiliki Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda). Mereka bertugas memetakan daerah yang boleh dibangun dan dilarang.

Namun pada prakteknya, pemukiman padat penduduk muncul tanpa memperhatikan tata kelola dan mitigasi risiko bencana. Tanpa memperhatikan risiko bencana, keselamatan nyawa menjadi taruhan. Jika sudah begini, bagian pengawasanlah yang harus dipecut.

Pengawasan bertugas untuk memastikan setiap aturan terlaksana dengan baik. Pengawasan mestinya bekerja tegak lurus terhadap aturan, bukan malah memanfaatkan jabatannya untuk kantong pribadi.

Rendahnya kinerja pengawasan di lapangan sering menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terbaru, Presiden Jokowi mengkritik kinerja pengawasan saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Namun, sehari setelah Presiden berucap, bobroknya pengawasan kembali terungkap dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Jadi, kalau tidak bisa mengawasi, buat apa mereka bekerja?

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler