Bulog Siap Akuisisi Perusahaan Beras

Kamis, 13 Juni 2024 | 05:27 WIB
Bulog Siap Akuisisi Perusahaan Beras
[ILUSTRASI. Pekerja memanggul beras dalam karung di gudang Bulog Pasirhalang, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/6/2024). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Bulog saat ini mencapai 1,8 juta ton sehingga mencukupi untuk kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2024. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.]
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Opsi pemerintah  mengamankan cadangan beras pemerintah bertambah. Selain dari pasokan dalam negeri dan impor, ada opsi teranyar, yakni rencana Bulog mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah memperhitungkan secara matang rencana akuisisi perusahaan beras tersebut. Bahkan ia menyebutkan, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah ini lebih baik daripada hanya sekadar melakukan pembelian beras dari Kamboja.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun siap menindaklanjuti rencana akuisisi tersebut. Dia sudah melakukan due diligence terhadap beberapa sumber beras di Kamboja.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan sudah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh dan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja terkait rencana ekspansi itu. "Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.

Bayu optimistis rencana akuisisi tersebut bisa direalisasikan. Apalagi Bulog sudah melakukan perdagangan beras dengan Kamboja sejak 2023. Kerja sama itu lewat  skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G).

Ihwal rencana akuisisi, Bulog juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional. Hanya saja, Bayu tidak menyebut berapa nilai anggaran yang disiapkan oleh Bulog terkait rencana tersebut. "Intinya, kami juga melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," jelas dia.

Pengamat Pertanian Center of Reform (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, seharusnya pemerintah justru berinvestasi hal sejenis di pasar dalam negeri ketimbang negara lain. Sebab, investasi itu bakal melibatkan banyak pihak dan bisa menumbuhkan ekonomi serta tenaga kerja ketimbang hanya mengejar pangan murah. "Jika investasi dilakukan di dalam negeri tentu melibatkan petani," jelas dia, kemarin.
 

Bagikan

Berita Terbaru

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:15 WIB

Modal Jajanan Pasar: Rp3 Juta Hasilkan Omzet Menggiurkan!

Dengan harga terjangkau, cita rasa lokal, dan bisa dinikmati siapa saja, usaha jajanan pasar menawarkan peluang yang men

Menyoal Independensi BI
| Minggu, 08 Februari 2026 | 05:10 WIB

Menyoal Independensi BI

Dalam revisi UU P2SK, BI akan dibekali mandat tambahan; mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 16:47 WIB

IHSG Anjlok: Net Sell Asing Terjadi 3 Pekan Beruntun, SOHO & UNVR Malah Naik

Pada periode 2-6 Februari 2026, IHSG tumbang 4,73% dan ditutup pada level 7.935,26. Pekan sebelumnya, IHSG telah turun 6,94%.

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 13:00 WIB

Anomali Pergerakan Saham BRIS, Diprediksi Nafasnya Kuat Hingga Tembus 3.000

Saham Bank Syariah Indonesia (BRIS) naik 5,78% dalam sepekan melebihi kinerja IHSG yang turun -4,47%, efek euforia pasca spin off dari BMRI.

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 11:00 WIB

PTPP dan Anak Usaha WIKA Digugat PKPU, Begini Kata Manajemen

WIKON diajukan PKPU oleh PT Pratama Widya Tbk (PTPW), sedangkan PTPP diajukan PKPU oleh PT Sinergi Karya Sejahtera.

 Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:00 WIB

Penonaktifan PBI JK Merugikan Rakyat Miskin

BPJS Kesehatan tidak memiliki kewenangan menonaktifkan kepesertaan PBI JK karena menjadi kewenangan Kemensos

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:58 WIB

Danantara Hilirisasi US$ 7 Miliar, Duet Emiten Mind Id, ANTM dan PTBA Ketiban Berkah

Danantara melaksanakan groundbreaking enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia. Total nilai mencapai US$ 7 miliar. 

 Revolusi Melalui Teladan
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:56 WIB

Revolusi Melalui Teladan

Perjalanan karier Joao Angelo De Sousa Mota dari dunia konstruksi ke pertanian, hingga menjadi Dirut Agrinas

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:37 WIB

Waspada Potensi Lonjakan Biaya Utang Jangka Pendek

Jika pemangkasan outlook membuat tekanan terhadap pasar SBN berlanjut dan mempengaruhi nilai tukar rupiah, maka imbal hasil berisiko naik

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah
| Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:28 WIB

Cadangan Devisa Amblas Terseret Depresiasi Rupiah

Penerbitan global bond oleh pemerintah belum mampu menyokong cadangan devisa Indonesia              

INDEKS BERITA