ILUSTRASI. Pekerja memanggul beras dalam karung di gudang Bulog Pasirhalang, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat, Senin (10/6/2024). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras Bulog saat ini mencapai 1,8 juta ton sehingga mencukupi untuk kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha 2024. ANTARA FOTO/Henry Purba/agr/nym.
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Opsi pemerintah mengamankan cadangan beras pemerintah bertambah. Selain dari pasokan dalam negeri dan impor, ada opsi teranyar, yakni rencana Bulog mengakuisisi perusahaan beras dari Kamboja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim telah memperhitungkan secara matang rencana akuisisi perusahaan beras tersebut. Bahkan ia menyebutkan, upaya ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah ini lebih baik daripada hanya sekadar melakukan pembelian beras dari Kamboja.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun siap menindaklanjuti rencana akuisisi tersebut. Dia sudah melakukan due diligence terhadap beberapa sumber beras di Kamboja.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memastikan sudah berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Phnom Penh dan beberapa pelaku usaha beras di Kamboja terkait rencana ekspansi itu. "Pada dasarnya kami siap melaksanakan penugasan tersebut," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.
Bayu optimistis rencana akuisisi tersebut bisa direalisasikan. Apalagi Bulog sudah melakukan perdagangan beras dengan Kamboja sejak 2023. Kerja sama itu lewat skema business to business (B2B) maupun government to government (G2G).
Ihwal rencana akuisisi, Bulog juga telah melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional. Hanya saja, Bayu tidak menyebut berapa nilai anggaran yang disiapkan oleh Bulog terkait rencana tersebut. "Intinya, kami juga melakukan pembicaraan awal dengan perbankan nasional terkait peluang investasi tersebut," jelas dia.
Pengamat Pertanian Center of Reform (Core) Indonesia, Eliza Mardian menilai, seharusnya pemerintah justru berinvestasi hal sejenis di pasar dalam negeri ketimbang negara lain. Sebab, investasi itu bakal melibatkan banyak pihak dan bisa menumbuhkan ekonomi serta tenaga kerja ketimbang hanya mengejar pangan murah. "Jika investasi dilakukan di dalam negeri tentu melibatkan petani," jelas dia, kemarin.
