China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini

Senin, 24 April 2023 | 10:35 WIB
China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini
[ILUSTRASI. Kegiatan nelayan di depan danau dengan latar belakang pembangkit milik State Development and Investment Corporation (SDIC) di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di China masih semarak. Organisasi lingkungan Greenpeace pada Senin mempublikasi hasil penelitiannya yang menunjukkan pemerintah daerah China telah menyetujui pembangunan pembangkit batubara dengan total kapasitas 20,45 gigawatt (GW) pada kuartal pertama tahun ini. 

Banyaknya izin pembangunan pembangkit di kuartal pertama tahun ini, melanjutkan kecenderungan yang telah terjadi sejak tahun lalu. Nenurut hasil pemantauan Greenpeace, izin pembangunan pembangkit yang terbit sepanjang tahun lalu memiliki kapasitas total 90 GW.

Angka yang dicatat dua lembaga energi dunia, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) serta Global Energy Monitor (GEM), lebih tinggi lagi. Dalam laporan risetnya yang terbit Februari lalu, CREA dan GEM menyebut otoritas di China telah menerbitkan izin konstruksi pembangkit batubara dengan total kapasitas 106 GW sepanjang tahun 2022.

Padahal, total kapasitas pembangkit baru yang diizinkan di China untuk tahun 2021 hanya berkisar 20 GW, menurut ketiga lembaga itu. Greenpeace pun menyebut angka kapasitas dalam izin untuk pembangkit baru di kuartal pertama tahun ini saja sudah melampaui seluruh kapasitas yang diperbolehkan dibangun menurut izin yang terbit sepanjang tahun 2021.

Baca Juga: Dewi Kam, Wanita Paling Tajir di Indonesia Masuk dalam Daftar 10 Orang Terkaya RI

CREA dan GEM menyebut, penerbitan izin pembangkit baru dengan kapasitas besar-besaran memang tidak serta berarti bahwa penggunaan batubara atau emisi CO2 dari sektor listrik akan meningkat di China. Emisi karbon tidak akan meningkat apabila China mampu mempertahankan pertumbuhan pasokan listrik dari pembangkit energi nonfosil, seperti pembangkit air, angin, matahari atau nuklir. Pemerintah China telah berjanji bahwa negaranya akan mulai mengurangi pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik selama 2026–2030. 

Banjir penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit batubara dikaitkan dengan kekeringan yang melanda China sepanjang tahun lalu. Cuaca buruk mengakibatkan penurunan volume debit air di seluruh negeri. Termasuk, air yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Ini yang menjadi alasan pemerintah daerah untuk semakin berhati-hati dalam mengandalkan sumber energi terbarukan.

Krisis energi yang sempat dialami China di tahun 2021, hingga menyebabkan gelombang pemadaman listrik, turut menjadi alaan banyak pemerintah daerah untuk gencar menerbitkan izin pembangkit listrik batubara.

Baca Juga: Harga Komoditas Energi Menguat dalam Sebulan, Ini Prospeknya di Tahun 2023

Para analis tidak satu suara mengenai banjir izin baru pembangkit listrik batubara di China. Ada yang menganggap China telah mengalami kelebihan pasokan. Dan, gelombang pemadaman yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Untuk memicu lebih banyak investasi di jaringan, China dinilai perlu melakukan reformasi sistim penetapan harga jual listrik.

"Jaringan listrik China tidak kekurangan kapasitas pembangkitan. Yang terjadi, sistim transmisi listrik China tidak fleksibel. Ini mengakibatkan transfer dan penyimpanan listrik terhambat," tutur Xie Wenwen, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. 

Namun ada pula yang menilai, pembangkit yang hendak dibangun lebih disiapkan sebagai pemasok cadangan selama periode permintaan puncak terjadi. Itu berarti pemanfaatan kapasitas akan terus turun dan emisi karbon belum tentu meningkat. 

"Penurunan faktor kapasitas dan penghentian pembangkit batu bara berarti emisi sektor listrik China kemungkinan akan mencapai puncaknya pada awal 2024," ujar William Chia, peneliti di S&P Global Commodity Insights, seperti dikutip Reuters.

Bagikan

Berita Terbaru

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:14 WIB

Industri Baja Nasional Minta Dukungan Pemerintah

Industri baja menghadapi tantangan, yakni impor baja yang berlebih, praktik perdagangan yang tidak adil, dankapasitas produksi yang belum optimal.

Polusi Mobil Listrik
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:10 WIB

Polusi Mobil Listrik

Ekonomi hijau bukan sekadar ganti mesin, melainkan memastikan siklus produk dari tambang hingga daur ulang berjalan dalam prinsip keberlanjutan.

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Perdana Gapuraprima (GPRA) Siapkan Belanja Rp 200 Miliar

Dana ini difokuskan untuk pengembangan proyek existing serta optimalisasi aset. Salah satunya adalah meluncurkan klaster-klaster baru

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)
| Kamis, 12 Februari 2026 | 06:04 WIB

Menanti Kembalinya Asing, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (12/2)

Namun penguatan itu di tengah aksi asing yang kembali melakukan jual bersih alias net sell sekitar Rp 526,42 miliar.

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:38 WIB

Yield Melandai, Penerbitan Obligasi Korporasi Ramai

Imbal hasil (yield) obligasi korporasi berpeluang melanjutkan tren penurunan,seiring potensi pelonggaran kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).​

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:32 WIB

Harga Komoditas Energi Masih Bergerak Volatil

Meski mengalami koreksi, permintaan batubara dari sektor industri membuat harga batubara tidak terjun sedalam gas alam.​

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:26 WIB

Ada Ruang Pemulihan Kinerja, Simak Rekomendasi Saham SSIA

Penjualan lahan kawasan industri dan membaiknya pendapatan berulang memoles prospek PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:15 WIB

Risiko Masih Tinggi, Laju Kredit Fintech Bisa Melambat

OJK mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari alias TWP90 fintech lending menembus 4,32% di ujung tahun 2025. 

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal
| Kamis, 12 Februari 2026 | 05:10 WIB

Laba Melandai, Dividen Bank Tetap Royal

Bank-bank besar seperti BNI dan Mandiri mempertahankan rasio dividen tinggi di 2025.                          

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan
| Kamis, 12 Februari 2026 | 04:54 WIB

Tata Kelola Pasar Modal di Simpang Jalan

Arah Indonesia tidak akan ditentukan oleh retorika pro-investasi, melainkan oleh konsistensi kebijakan dan ketegasan penegakan hukum pasar modal. 

INDEKS BERITA

Terpopuler