China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini

Senin, 24 April 2023 | 10:35 WIB
China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini
[ILUSTRASI. Kegiatan nelayan di depan danau dengan latar belakang pembangkit milik State Development and Investment Corporation (SDIC) di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter ]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di China masih semarak. Organisasi lingkungan Greenpeace pada Senin mempublikasi hasil penelitiannya yang menunjukkan pemerintah daerah China telah menyetujui pembangunan pembangkit batubara dengan total kapasitas 20,45 gigawatt (GW) pada kuartal pertama tahun ini. 

Banyaknya izin pembangunan pembangkit di kuartal pertama tahun ini, melanjutkan kecenderungan yang telah terjadi sejak tahun lalu. Nenurut hasil pemantauan Greenpeace, izin pembangunan pembangkit yang terbit sepanjang tahun lalu memiliki kapasitas total 90 GW.

Angka yang dicatat dua lembaga energi dunia, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) serta Global Energy Monitor (GEM), lebih tinggi lagi. Dalam laporan risetnya yang terbit Februari lalu, CREA dan GEM menyebut otoritas di China telah menerbitkan izin konstruksi pembangkit batubara dengan total kapasitas 106 GW sepanjang tahun 2022.

Padahal, total kapasitas pembangkit baru yang diizinkan di China untuk tahun 2021 hanya berkisar 20 GW, menurut ketiga lembaga itu. Greenpeace pun menyebut angka kapasitas dalam izin untuk pembangkit baru di kuartal pertama tahun ini saja sudah melampaui seluruh kapasitas yang diperbolehkan dibangun menurut izin yang terbit sepanjang tahun 2021.

Baca Juga: Dewi Kam, Wanita Paling Tajir di Indonesia Masuk dalam Daftar 10 Orang Terkaya RI

CREA dan GEM menyebut, penerbitan izin pembangkit baru dengan kapasitas besar-besaran memang tidak serta berarti bahwa penggunaan batubara atau emisi CO2 dari sektor listrik akan meningkat di China. Emisi karbon tidak akan meningkat apabila China mampu mempertahankan pertumbuhan pasokan listrik dari pembangkit energi nonfosil, seperti pembangkit air, angin, matahari atau nuklir. Pemerintah China telah berjanji bahwa negaranya akan mulai mengurangi pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik selama 2026–2030. 

Banjir penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit batubara dikaitkan dengan kekeringan yang melanda China sepanjang tahun lalu. Cuaca buruk mengakibatkan penurunan volume debit air di seluruh negeri. Termasuk, air yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Ini yang menjadi alasan pemerintah daerah untuk semakin berhati-hati dalam mengandalkan sumber energi terbarukan.

Krisis energi yang sempat dialami China di tahun 2021, hingga menyebabkan gelombang pemadaman listrik, turut menjadi alaan banyak pemerintah daerah untuk gencar menerbitkan izin pembangkit listrik batubara.

Baca Juga: Harga Komoditas Energi Menguat dalam Sebulan, Ini Prospeknya di Tahun 2023

Para analis tidak satu suara mengenai banjir izin baru pembangkit listrik batubara di China. Ada yang menganggap China telah mengalami kelebihan pasokan. Dan, gelombang pemadaman yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Untuk memicu lebih banyak investasi di jaringan, China dinilai perlu melakukan reformasi sistim penetapan harga jual listrik.

"Jaringan listrik China tidak kekurangan kapasitas pembangkitan. Yang terjadi, sistim transmisi listrik China tidak fleksibel. Ini mengakibatkan transfer dan penyimpanan listrik terhambat," tutur Xie Wenwen, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. 

Namun ada pula yang menilai, pembangkit yang hendak dibangun lebih disiapkan sebagai pemasok cadangan selama periode permintaan puncak terjadi. Itu berarti pemanfaatan kapasitas akan terus turun dan emisi karbon belum tentu meningkat. 

"Penurunan faktor kapasitas dan penghentian pembangkit batu bara berarti emisi sektor listrik China kemungkinan akan mencapai puncaknya pada awal 2024," ujar William Chia, peneliti di S&P Global Commodity Insights, seperti dikutip Reuters.

Bagikan

Berita Terbaru

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:16 WIB

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal

Berbeda dengan Patriot Bond jilid I yang kelebihan permintaan (oversubscribe), Patriot Bond II punya cerita berbeda.

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:04 WIB

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%

Sido Muncul agresif perluas distribusi hingga 100 ribu gerai modern dan luncurkan produk baru. Kinerja ekspor juga meningkat 23% YoY. 

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:50 WIB

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan

IKAI memasuki periode pemeliharaan besar (major maintenance). Artinya mesin-mesin diperbaiki, diservis untuk memastikan tetap berjalan lancar

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:45 WIB

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin

Pendanaan ke sektor e-commerce tidak sebesar dulu, sehingga beberapa platform melakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan operasional.

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:29 WIB

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana

Kebijakan ini mengacu pada POJK 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. 

Usulan Status Ojol  Menjadi Pelaku Usaha Mikro
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:25 WIB

Usulan Status Ojol Menjadi Pelaku Usaha Mikro

Akan menyampaikan usulan itu dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang bakal dilanjutkan tahun depan.

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur

Perbanas dorong akselerasi kredit manufaktur untuk genjot pertumbuhan ekonomi 2026                  

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor

Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026.

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:05 WIB

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal

Industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, BUMN maupun pihak swasta.​

INDEKS BERITA

Terpopuler