China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini

Senin, 24 April 2023 | 10:35 WIB
China Gencar Menerbitkan Izin untuk Pembangunan Pembangkit Batubara di Tahun Ini
[ILUSTRASI. Kegiatan nelayan di depan danau dengan latar belakang pembangkit milik State Development and Investment Corporation (SDIC) di Tianjin, China, 14 Oktober 2021. REUTERS/Thomas Peter]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara di China masih semarak. Organisasi lingkungan Greenpeace pada Senin mempublikasi hasil penelitiannya yang menunjukkan pemerintah daerah China telah menyetujui pembangunan pembangkit batubara dengan total kapasitas 20,45 gigawatt (GW) pada kuartal pertama tahun ini. 

Banyaknya izin pembangunan pembangkit di kuartal pertama tahun ini, melanjutkan kecenderungan yang telah terjadi sejak tahun lalu. Nenurut hasil pemantauan Greenpeace, izin pembangunan pembangkit yang terbit sepanjang tahun lalu memiliki kapasitas total 90 GW.

Angka yang dicatat dua lembaga energi dunia, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) serta Global Energy Monitor (GEM), lebih tinggi lagi. Dalam laporan risetnya yang terbit Februari lalu, CREA dan GEM menyebut otoritas di China telah menerbitkan izin konstruksi pembangkit batubara dengan total kapasitas 106 GW sepanjang tahun 2022.

Padahal, total kapasitas pembangkit baru yang diizinkan di China untuk tahun 2021 hanya berkisar 20 GW, menurut ketiga lembaga itu. Greenpeace pun menyebut angka kapasitas dalam izin untuk pembangkit baru di kuartal pertama tahun ini saja sudah melampaui seluruh kapasitas yang diperbolehkan dibangun menurut izin yang terbit sepanjang tahun 2021.

Baca Juga: Dewi Kam, Wanita Paling Tajir di Indonesia Masuk dalam Daftar 10 Orang Terkaya RI

CREA dan GEM menyebut, penerbitan izin pembangkit baru dengan kapasitas besar-besaran memang tidak serta berarti bahwa penggunaan batubara atau emisi CO2 dari sektor listrik akan meningkat di China. Emisi karbon tidak akan meningkat apabila China mampu mempertahankan pertumbuhan pasokan listrik dari pembangkit energi nonfosil, seperti pembangkit air, angin, matahari atau nuklir. Pemerintah China telah berjanji bahwa negaranya akan mulai mengurangi pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik selama 2026–2030. 

Banjir penerbitan izin baru untuk pembangunan pembangkit batubara dikaitkan dengan kekeringan yang melanda China sepanjang tahun lalu. Cuaca buruk mengakibatkan penurunan volume debit air di seluruh negeri. Termasuk, air yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Ini yang menjadi alasan pemerintah daerah untuk semakin berhati-hati dalam mengandalkan sumber energi terbarukan.

Krisis energi yang sempat dialami China di tahun 2021, hingga menyebabkan gelombang pemadaman listrik, turut menjadi alaan banyak pemerintah daerah untuk gencar menerbitkan izin pembangkit listrik batubara.

Baca Juga: Harga Komoditas Energi Menguat dalam Sebulan, Ini Prospeknya di Tahun 2023

Para analis tidak satu suara mengenai banjir izin baru pembangkit listrik batubara di China. Ada yang menganggap China telah mengalami kelebihan pasokan. Dan, gelombang pemadaman yang terjadi pada tahun 2021 lebih disebabkan oleh infrastruktur jaringan yang tidak memadai. Untuk memicu lebih banyak investasi di jaringan, China dinilai perlu melakukan reformasi sistim penetapan harga jual listrik.

"Jaringan listrik China tidak kekurangan kapasitas pembangkitan. Yang terjadi, sistim transmisi listrik China tidak fleksibel. Ini mengakibatkan transfer dan penyimpanan listrik terhambat," tutur Xie Wenwen, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace. 

Namun ada pula yang menilai, pembangkit yang hendak dibangun lebih disiapkan sebagai pemasok cadangan selama periode permintaan puncak terjadi. Itu berarti pemanfaatan kapasitas akan terus turun dan emisi karbon belum tentu meningkat. 

"Penurunan faktor kapasitas dan penghentian pembangkit batu bara berarti emisi sektor listrik China kemungkinan akan mencapai puncaknya pada awal 2024," ujar William Chia, peneliti di S&P Global Commodity Insights, seperti dikutip Reuters.

Bagikan

Berita Terbaru

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN
| Jumat, 22 November 2024 | 07:30 WIB

Status Belum Jelas, Swasta Tunda Proyek Hotel IKN

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum juga menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) soal pemindahan ibu kota.

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu
| Jumat, 22 November 2024 | 07:20 WIB

Daya Beli Lesu, Bisnis Sepeda Layu

Minat masyarakat untuk membeli sepeda tampak menyusut paska pandemi dan diperparah dengan pelemahan daya beli masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler