Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARtA. Saat mengkritik dan menyindir tingginya bunga kredit dan net interest margin (NIM) bank di Indonesia, dua petinggi negeri ini; Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampaknya lupa soal jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki.
Dengan segala hormat, mengkritik, menyindir hingga misuh itu jatahnya para pengutang. Sebab, terutama masyarakat yang tak punya posisi tawar, memang cuma itu yang bisa dilakukan. Sementara pemerintah punya kemampuan dan kekuasaan berbuat jauh lebih banyak.
Jangan lupa, tiga dari empat bank terbesar di Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Mereka penguasa pasar yang punya kemampuan untuk menjadi motor penggerak bunga kredit di perbankan nasional.
Di sisi lain, pemerintah menjadi perpanjangan tangan negara yang punya kuasa untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan-perusahaan pelat merah itu. Bukan dengan sindiran, tapi kebijakan.
Siapa saja yang tak sepakat bisa mengajukan sejuta alasan untuk menolak intervensi pemerintah sebagai pemegang saham pengendali atas kebijakan suku bunga bank BUMN. Tapi jangan lupa, sekali lagi ini perusahaan negara dan intervensi semacam itu dibutuhkan demi kepentingan yang jauh lebih besar.
Pemerintah juga pernah dan sampai sekarang melakukan hal serupa atas BUMN karya. Mereka menjadi alat demi mewujudkan ambisi Presiden Jokowi membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Meskipun dari sisi bisnis acapkali tak masuk hitungan.
Apakah kebijakan ini salah? Secara garis besar tentu saja tidak. Keberadaan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur menopang perekonomian Indonesia sekarang dan di masa depan.
Lalu, ketika BUMN-BUMN itu mengalami masalah keuangan, apakah pemerintah diam saja? Lagi-lagi tidak. Sampai detik ini sebagai kuasa pemegang saham pengendali, pemerintah membekingi perusahaan-perusahaan pelat merah itu.
Dus, kalau enggan mengintervensi terang-terangan, kan, bisa diam-diam. Cukup satu-dua undangan atau panggilan telepon tanpa publikasi di media massa, rasa-rasanya bakal ada solusi yang menggembirakan orang banyak. Ada direksi bank BUMN yang berani melawan?
Tapi jika tidak mampu, enggan atau tak mau, lebih baik diam saja. Tak perlu ikut-ikutan mengkritik dan menyindir karena itu satu-satunya pelipur lara para pengutang yang tersisa, jangan diambil juga.
