Cuma Bisa Menyindir?

Kamis, 09 Februari 2023 | 08:00 WIB
Cuma Bisa Menyindir?
[]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARtA. Saat mengkritik dan menyindir tingginya bunga kredit dan net interest margin (NIM) bank di Indonesia, dua petinggi negeri ini; Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampaknya lupa soal jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki.

Dengan segala hormat, mengkritik, menyindir hingga misuh itu jatahnya para pengutang. Sebab, terutama masyarakat yang tak punya posisi tawar, memang cuma itu yang bisa dilakukan. Sementara pemerintah punya kemampuan dan kekuasaan berbuat jauh lebih banyak.

Jangan lupa, tiga dari empat bank terbesar di Indonesia merupakan badan usaha milik negara (BUMN). Mereka penguasa pasar yang punya kemampuan untuk menjadi motor penggerak bunga kredit di perbankan nasional.

Di sisi lain, pemerintah menjadi  perpanjangan tangan negara yang punya kuasa untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan-perusahaan pelat merah itu. Bukan dengan sindiran, tapi kebijakan.

Siapa saja yang tak sepakat bisa mengajukan sejuta alasan untuk menolak intervensi pemerintah sebagai pemegang saham pengendali atas kebijakan suku bunga bank BUMN. Tapi jangan lupa, sekali lagi ini perusahaan negara dan intervensi semacam itu dibutuhkan demi kepentingan yang jauh lebih besar.

Pemerintah juga pernah dan sampai sekarang melakukan hal serupa atas BUMN karya. Mereka menjadi alat demi mewujudkan ambisi Presiden Jokowi membangun infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Meskipun dari sisi bisnis acapkali tak masuk hitungan.

Apakah kebijakan ini salah? Secara garis besar tentu saja tidak. Keberadaan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur menopang perekonomian Indonesia sekarang dan di masa depan.

Lalu, ketika BUMN-BUMN itu mengalami masalah keuangan, apakah pemerintah diam saja? Lagi-lagi tidak. Sampai detik ini sebagai kuasa pemegang saham pengendali, pemerintah membekingi perusahaan-perusahaan pelat merah itu.

Dus, kalau enggan mengintervensi terang-terangan, kan, bisa diam-diam. Cukup satu-dua undangan atau panggilan telepon tanpa publikasi di media massa, rasa-rasanya bakal ada solusi yang menggembirakan orang banyak. Ada direksi bank BUMN yang berani melawan?

Tapi jika tidak mampu, enggan atau tak mau, lebih baik diam saja. Tak perlu ikut-ikutan mengkritik dan menyindir karena itu satu-satunya pelipur lara para pengutang yang tersisa, jangan diambil juga.

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:45 WIB

Penjualan Mobil Bekas Masih Tumbuh

Adanya pertumbuhan penjualan mobil bekas setidaknya tergambar dari pembiayaan multifinance yang meningkat.

 Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:39 WIB

Impor Komoditas Energi Butuh Hitungan Pasti

Impor LPG, bahan bakar minyak, dan minyak mentah dari AS akan menambah beban fiskal karena jumlah subsidi membengkak

 Dari Finance Terjun ke Properti
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 05:33 WIB

Dari Finance Terjun ke Properti

Perjalanan karier Surina sebagai ahli keuangan hingga menjadi Direktur PT Indonesian Paradise Property Tbk

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Ekspansi ke Bisnis PLTS Atap

ITMG mengembangkan bisnis EBT melalui anak usahanya, PT ITM Bhinneka Power (IBP) dan PT ITM Energi Utama

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Martina Berto (MBTO) Terus Mencari Peluang di Pasar Ekspor

MBTO sudah aktif menjajaki pasar luar negeri sejak 2011 silam, dan terus meningkatkan agresivitas ekspansi mereka.

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:21 WIB

Nego Trump Lagi Agar Tarif Bisa Nol Persen

Pemerintah ingin CPO hingga kayu manis dikenakan tarif bea masuk Amerika Serikat sebesar nol persen  

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Lonjakan DPK Perbankan Tak Cerminkan Pemulihan Ekonomi

Di tengah isu likuiditas ketat yang kerap dikeluhkan oleh bankir, secara mengejutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan melesat pada Juni 2025. 

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Peminat Insentif Pajak di IKN dan Daerah Mitra Masih Minim

DJP sebut belum ada satu pun wajib pajak yang mengajukan tax holiday terkait financial center, pemindahan kantor pusat, serta super tax deduction

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:20 WIB

Adhi Karya (ADHI) Terus Mengejar Kontrak Baru

Mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp 3,5 triliun hingga akhir kuartal kedua tahun ini atau 30 Juni 2025.

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah
| Sabtu, 19 Juli 2025 | 04:15 WIB

Muhammadiyah Menjajaki Beli Saham KB Bank Syariah

Muhammadiyah masih berniat untuk memiliki Bank Umum Syariah (BUS) dan tengah menjajaki membeli KB Bank Syariah.

INDEKS BERITA