Danantara dan Mimpi yang Tertunda
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketika Danantara pertama kali dikemukakan oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo pada akhir 1980-an, ia membayangkan sebuah lembaga investasi nasional yang dapat menghimpun laba badan usaha milik negara (BUMN) untuk dikelola secara profesional, mendorong kemandirian ekonomi dan mendukung usaha kecil serta koperasi. Sumitro percaya bahwa dengan adanya Danantara, Indonesia dapat memiliki sumber pembiayaan mandiri untuk pembangunan, mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri, serta menciptakan ekosistem investasi nasional yang berkelanjutan. Namun, Presiden Soeharto kala itu menolak ide tersebut, dengan alasan bahwa Indonesia belum memerlukan skema investasi semacam itu.
Di balik penolakan tersebut, terdapat alasan politis yang lebih kompleks. Soeharto dikenal memiliki kendali kuat terhadap keuangan negara melalui mekanisme yayasan-yayasan yang ia pimpin, seperti Yayasan Supersemar, yang menerima aliran dana dari BUMN. Pembentukan Danantara berpotensi mengalihkan kontrol atas dana tersebut ke lembaga independen yang dikelola secara profesional, sesuatu yang bertentangan dengan pola kepemimpinan Soeharto yang sangat sentralistik. Selain itu, adanya risiko bahwa Danantara akan mengurangi pengaruh politik Orde Baru dalam alokasi sumber daya ekonomi menjadi faktor lain di balik keputusan penolakannya.
Baca Juga: Deflasi 2 Bulan Beruntun, Bagaimana Prospek Saat Ramadan?
