Dari Hormuz ke Dapur
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dampak perang mulai merembes ke sendi-sendi perekonomian dalam negeri, bahkan bagi kantong rumah tangga.
Pintu masuk dampak perang ke anggaran dapur ibu-ibu adalah ancaman kenaikan harga atawa inflasi. Paling tidak ada 3 sumber ancaman inflasi. Pertama, lonjakan harga energi, langsung menjalar ke sektor transportasi dan logistik. Dampaknya sudah terlihat: harga tiket pesawat bakal melonjak meski sudah dipatok pemerintah maksimal 13%.
Ini bukan sekadar kenaikan biaya perjalanan, tetapi sinyal awal kenaikan biaya distribusi secara luas. Dalam ekonomi yang masih sangat bergantung pada logistik berbasis BBM, setiap kenaikan energi akan cepat merambat ke harga barang.
Kedua, industri menghadapi tekanan biaya. Harga bahan baku berbasis minyak dan kemasan plastik naik, sementara sektor pangan menghadapi ancaman lonjakan harga pupuk. Ada pula risiko elnino. Ini menciptakan tekanan berlapis pada produsen, yang pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen.
Ketiga, pelemahan rupiah yang telah menembus Rp 17.100 per dolar AS memperparah tekanan. Bank sentral menghitung, setiap depresiasi rupiah 1% dapat menambah inflasi impor 0,2%–0,3%. Artinya, jika rupiah kian loyo, selain dari dalam negeri, inflasi juga “diimpor” melalui harga barang dan bahan baku.
Pemerintah tampak memilih strategi defensif: menahan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, serta mematok kenaikan tarif transportasi. Langkah ini efektif dalam jangka pendek untuk meredam inflasi. Namun, kebijakan ini bukan tanpa biaya. Beban fiskal meningkat dan ruang APBN semakin tertekan.
Pertaruhan ini hanya akan aman jika perang mereda dan harga minyak segera turun. Jika tidak, misalnya harga bertahan di kisaran US$ 100 per barel hingga akhir tahun, risiko fiskal membesar. Defisit bisa melebar, dan bantalan seperti saldo anggaran lebih (SAL) maupun efisiensi belanja kementerian/lembaga tidak cukup. Pemerintah akan dihadapkan pada pilihan sulit: menambah utang, mengurangi subsidi, atau memangkas belanja prioritas.
Program-program besar, termasuk makan bergizi gratis (MBG), bisa masuk dalam radar evaluasi. Bukan karena tidak penting, tetapi karena keterbatasan fiskal memaksa prioritas ulang. Tanpa disiplin fiskal yang ketat, ruang stabilisasi ekonomi akan semakin sempit.
Masalahnya, inflasi akan menggerus daya beli dan konsumsi serta menjadi pintu masuk bagi tekanan ekonomi yang lebih dalam.
