EMAS
2.470.000
USD/IDR
16.705
IDX
-0.11%
KOMPAS100
-0.34%
LQ45
-0.21%
ISSI
+0.03%
IDX30
-0.09%
IDXHIDIV20
+0.29%
IDX80
-0.21%
IDXV30
-0.08%
IDXQ30
+0.22%
LANGGANAN MASUK

Sudah Berlangganan?

MASUK
Industri keuangan

Diambil Alih Pemprov, Bank Banten (BEKS) Resmi Jadi BUMD

Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:08 WIB
Diambil Alih Pemprov, Bank Banten (BEKS) Resmi Jadi BUMD
[ILUSTRASI. RUPSLB Bank Banten pada Jumat (23/2/2024).]
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -BANTEN. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ini setelah kepemilikan saham BEKS diambil alih Pemerintah Provinsi Banten dari PT Banten Global Development. Keputusan ini ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) BEKS tahun 2024, Jumat (23/2).

Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Pemprov Banten akan terus memperkuat ekspansi usaha Bank Banten, setelah menjadi BUMD. "Harapan saya, kami akan terus mengatur strategi-strategi positif untuk Bank Banten," kata dia dalam keterangan resmi, kemarin. 

Baca Juga: Resmi! Kini Bank Banten (BEKS) Menjadi BUMD

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Mulai dari Rp20.000/bulan
Berlangganan Sekarang
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Mulai dari Rp120.000/bulan
Berlangganan Sekarang
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
atau
Gunakan Metode Lain
Dengan masuk, kamu menyetujui Kebijakan Data Privasi
Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun

Bank Indonesia telah melakukan berbagai jurus untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit di perbankan.
Tantangan 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Tantangan 2026

Tahun 2026 adalah tahun pertaruhan tinggi, di mana setiap salah langkah kebijakan dapat berdampak panjang bagi trajektori menuju 2045.
Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:00 WIB

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal

Kementerian Pertanian berambisi menjadikan Papua bisa swasembada pangan beras seperti daerah lainnya. 
Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:40 WIB

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) meluncurkan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk deteksi kanker senilai Rp 200 miliar.
Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026

Untuk tahap awal, Danantara bakal menjalankan sebanyak 5 sampai 6 proyek hilirisasi mulai awal tahun depan.
OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara

OASA siap berpartisipasi dalam tender proyek waste to energy (WTE)  Danantara di wilayah Bogor Raya dan Denpasar Raya.
Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP

Pemerintah sudah menetapkan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dengan alfa di rentang 0,5-0,9.
Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,27% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,56%.​
Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan

BI menilai keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global.
Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?

Penggunaan pihak swasta (pre-shipment inspection) tidak selamanya mengatasi korupsi kepabeanan dan praktik under invoicing.
INDEKS BERITA