Gampang Jadi Pejabat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan ini, Piala Dunia 2026 memasuki babak 16 besar. Fase ketika hanya tim-tim terbaik yang masih bertahan. Setiap pertandingan menjadi hidup dan mati. Satu kekalahan, mimpi mengangkat trofi dunia berakhir.
Sekitar 15.000 km dari ajang Piala Dunia, anak-anak dan keluarga Indonesia juga sedang menghadapi pertandingan demi masa depan mereka. Pekan ini menjadi kesempatan terakhir bagi banyak orang tua untuk mengantarkan anaknya masuk sekolah negeri.
Tahap akhir Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) menjadi penentu apakah seorang anak memperoleh bangku pendidikan negeri atau harus mengubur impian mereka. Anak-anak Indonesia bertarung memperebutkan sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar: akses pendidikan.
Ironisnya, ketika anak-anak bangsa harus berkompetisi mati-matian demi satu kursi sekolah, penguasa justru tampak begitu mudah memperoleh kursi-kursi empuk.
Belakangan publik kembali disuguhi gelombang pengangkatan komisaris di sejumlah BUMN. Jabatan yang semestinya diisi berdasarkan kompetensi masih kerap dipersepsikan sebagai ruang kompromi politik dan balas jasa.
Nama-nama yang dekat dengan penguasa, dengan mudahnya melenggang menjadi pejabat atau komisaris. Sejatinya, kelakuan penguasa semacam ini bukan hal baru.
Sejak masa Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, orang-orang yang dekat dengannya juga dengan mudah mendapat jabatan.
Kontras itu semakin terasa ketika mengingat jalan politik Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dibuka setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan itu memberi pengecualian syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Sidang tersebut dipimpin Ketua MK saat itu, Anwar Usman, paman Gibran.
Akhirnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan, Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat karena tidak mengundurkan diri dari perkara yang memiliki konflik kepentingan.
Piala Dunia mengajarkan, tak ada tim yang otomatis menjadi juara karena nama besar. Semua harus berjuang di lapangan. Tapi di Indonesia, banyak orang yang merasa kursi-kursi penting milik "nenek moyang" mereka. Bisa jadi pejabat, asal dekat dengan kekuasaan dibanding melalui kompetensi.
Sementara anak-anak pemilik negeri ini, berebut bangku sekolah negeri. Berebut mendapat pendidikan bermutu dengan biaya murah yang sudah menjadi hak mereka.
