Gapki Minta Pemerintah Cabut Kebijakan DMO Sawit

Jumat, 26 Januari 2024 | 05:05 WIB
Gapki Minta Pemerintah Cabut Kebijakan DMO Sawit
[ILUSTRASI. Pekerja memindahkan tandan buah segar (TBS) di salah satu perkebunan sawit Kota Bengkulu, Bengkulu, Selasa (21/11/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/rwa.]
Reporter: Rashif Usman | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih memberlakukan kebijakan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) minyak sawit. Namun, kebijakan yang diterapkan sejak tahun 2022 itu kini mulai digugat industri sawit nasional karena dinilai sudah tak relevan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai, kebijakan DMO sawit tak diperlukan lagi karena volume produksi minyak sawit saat ini sudah jauh lebih besar jika dibandingkan volume konsumsi.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Terdorong Sentimen Kesepakatan AS-China, IHSG Menguat Dalam Sepekan
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:38 WIB

Terdorong Sentimen Kesepakatan AS-China, IHSG Menguat Dalam Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,94% pada Jumat (16/5). Dalam sepekan, IHSG mengakumulasi kenaikan 2,60%.​

Pembukaan Hutan untuk Ketahanan Pangan Bertahap
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:28 WIB

Pembukaan Hutan untuk Ketahanan Pangan Bertahap

Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pembukaan 20,6 juta hektare (ha) lahan untuk proyek ketahanan pangan tidak akan dilakukan sekaligus

Kartu Prakerja Tunggu Peralihan ke Kemnaker
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:23 WIB

Kartu Prakerja Tunggu Peralihan ke Kemnaker

Pemerintah akan mengalihkan Program Kartu Prakerja ke Kementerian Ketenagkerjaan dari sebelumnya di bawah Kemko Perekonomian

Setoran PNBP SDA Juga Masih Rentan
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:03 WIB

Setoran PNBP SDA Juga Masih Rentan

PNBP SDA akan dipengaruhi oleh beberapa faktur, termasuk realisasi lifting migas dan pergerakan nilai tukar

Profit 27,7% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Ambleg (17 Mei 2025)
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 09:00 WIB

Profit 27,7% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Ambleg (17 Mei 2025)

Harga emas Antam hari ini (17 Mei 2025) 1 gram Rp 1.871.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,7% jika menjual hari ini.

Belum Ada Insentif Baru untuk Dorong Konsumsi
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:50 WIB

Belum Ada Insentif Baru untuk Dorong Konsumsi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai kondisi perekonomian domestik masih kuat

Bikin Resah, Daya Pungut Pajak Semakin Merosot
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:28 WIB

Bikin Resah, Daya Pungut Pajak Semakin Merosot

Angka tax buoyancy Indonesia pada tahun 2024 turun ke bawah 1 dan menjadi negatif pada kuartal I-2025

Mitra Angksa sejahtera (BAUT) Mengencangkan Pendapatan di Tahun Ini
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 08:00 WIB

Mitra Angksa sejahtera (BAUT) Mengencangkan Pendapatan di Tahun Ini

BAUT membidik pendapatan sebesar Rp 160,60 miliar di sepanjang tahun ini. Adapun tahun lalu BAUT membukukan pendapatan sebesar Rp 153,95 miliar.

Imbal Hasil Tinggi, Duit Asing Masuk Pasar Obligasi Indonesia
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 06:30 WIB

Imbal Hasil Tinggi, Duit Asing Masuk Pasar Obligasi Indonesia

Sejak awal tahun ini, asing melakukan aksi beli bersih atau net buy di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 29,1 triliun di pasar SBN.

Vale Indonesia (INCO) Sebar Dividen US$ 34,65 Juta
| Sabtu, 17 Mei 2025 | 06:15 WIB

Vale Indonesia (INCO) Sebar Dividen US$ 34,65 Juta

Dividen yang dibagi setara dengan 60% dari perolehan laba bersih PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tahun buku 2024. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler