Gibran, Sudahlah
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran menyebut, Prabowo menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kontroversi Gibran ini sejatinya bukan hal baru. Bermula sejak 2023, ketika ayah Gibran, Joko Widodo (Jokowi), masih menjabat presiden.
Saat itu, perubahan tafsir aturan batas usia calon presiden dan wakil presiden membuka jalan bagi Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam Pilpres 2024.
Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait ketentuan batas usia melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu menuai kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi alias paman Gibran.
Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat kode etik i karena tidak menghindari konflik kepentingan. Anwar kemudian diberhentikan dari jabatan Ketua MK.
Kontroversi Gibran lain muncul ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima pendaftarannya pada 25 Oktober 2023. Saat itu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mencantumkan batas usia minimal 40 tahun. KPU baru mengubah peraturan tersebut melalui PKPU Nomor 23 Tahun 2023 pada 3 November 2023.
Atas proses tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 5 Februari 2024 menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggota KPU lain melanggar kode etik. Hasyim dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sedangkan enam anggota lainnya mendapat sanksi peringatan keras.
Lalu 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA di luar negeri. Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA.
Menteri Koordinator Bidang kum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan MK dan MA sudah final.Dengan rangkaian persoalan sejak 2023, Gibran semestinya menerima konsekuensi dari proses hukum tersebut. Sebagaimana rakyat tak memiliki kuasa selain menerima putusan MK 90, Gibran juga harus menghormati konsekuensi putusan hukum yang menyangkut dirinya.
