Opini

IKN dan Nilai Strategis Negara

Senin, 10 Juni 2024 | 04:35 WIB

Effnu Subiyanto | Dosen Universitas Katolik Widya Mandala (UKWM) Surabaya

KONTAN.CO.ID - Sangat mengejutkan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe tiba-tiba saja mundur dan meletakkan jabatannya per 3 Juni 2024. Fenomena ini berani bagi yang bersangkutan dan berisiko tinggi bagi pemerintah.
Kalangan awam pun mengerti bahwa label IKN adalah kepentingan negara. Begitu banyak profesional, ahli dan politisi ingin berada di posisi Bambang dan Dhony.

Namun mereka melepasnya justru pada situasi genting karena IKN akan menjadi lokasi upacara kenegaraan HUT Kemerdekaan ke-79 RI.
Posisi Kepala OIKN tidak diragukan lagi memiliki hak istimewa tiada terkira. Mitranya adalah negara sebagai pemberi kerja secara langsung dengan dukungan politik penuh beserta pendanaannya. Kendati pro-kontra mewarnai di sana sini dan normal, betapapun komitmen anggaran Rp 501 triliun tetap akan diperoleh.
Bambang dan Dhony pasti mengetahui bahwa proyek prestisius ini memang mercusuar, persis sama dilakukan pula oleh Presiden Soekarno ketika membangun Monas 1961. Dari sisi anggaran dan luasan tanggung-jawab sebesar 56.180 hektare (ha), maka nilai untuk mengelola setiap meter persegi (m²) adalah Rp 891.776.
Jika anggarannya di-setting untuk seluruh kawasan IKN 256.142 ha maka biaya per m² Rp 195.595. Menggunakan perbandingan nilai kewajaran konstruksi di Jawa
Rp 4 juta per m², maka biaya kawasan IKN dan kawasan strategis masing-masing 22,29% dan 4,89% harga Jawa. Poin pentingnya, IKN memang proyek tak masuk akal.