Indonesia Menghadapi EUDR dan ISPO

Rabu, 07 Februari 2024 | 04:33 WIB
Indonesia Menghadapi EUDR dan ISPO
[ILUSTRASI. stvgott]
Mukti Sarjono | Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki)

KONTAN.CO.ID - Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia menghadapi tantangan baru dan signifikan dengan diperkenalkannya European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi yang dirancang untuk membatasi impor komoditas yang dikaitkan dengan deforestasi, telah memicu perdebatan yang intens dan kekhawatiran di kalangan pemangku kepentingan di seluruh negeri.

Sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar, Indonesia menghadapi dilema signifikan dengan pengenalan EUDR dan telah memicu perdebatan sengit di kalangan pemangku kepentingan domestik. Dianggap sebagai langkah unilateral Uni Eropa yang tidak mempertimbangkan konteks dan tantangan negara produsen, termasuk Indonesia, EUDR dilihat sebagai potensi pelanggaran kedaulatan dan hak untuk mengatur kebijakan domestik.
Indonesia mengambil posisi yang lebih kompleks, menekankan pentingnya dialog dan kerjasama internasional yang adil, serta kebutuhan untuk mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya, khususnya petani kecil.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Apindo Serius Menyikapi Persoalan Kecelakaan Kerja
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:40 WIB

Apindo Serius Menyikapi Persoalan Kecelakaan Kerja

Apindo aktif memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada anggotanya terkait pelaksanaan manajemen K3.

Pemerintah Siap Menggulirkan Family Office
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:35 WIB

Pemerintah Siap Menggulirkan Family Office

Selain insentif, family office yang bakal bergulir bulan depan juga memerlukan kepastian hukum yang jelas.

Prospek Emiten Farmasi Masih Segar Bugar
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:30 WIB

Prospek Emiten Farmasi Masih Segar Bugar

Meski masih banyak mengalami tantangan, sejumlah emiten  sektor farmasi tetap mematok pertumbuhan kinerja tinggi di tahun 2025.

Penghapusan BPHTB Bisa Memangkas Harga Properti
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:20 WIB

Penghapusan BPHTB Bisa Memangkas Harga Properti

Kebijakan penghapusan BPHTB dan percepatan layanan PBG untuk MBR dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Kredit Macet Membayangi Bisnis Paylater
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:15 WIB

Kredit Macet Membayangi Bisnis Paylater

Di tengah pertumbuhan yang tinggi dari sisi piutang, bisnis BNPL dari perusahaan pembiayaan juga menyimpan ancaman kenaikan pembiayaan macet. 

Ambisi Hilirisasi
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:13 WIB

Ambisi Hilirisasi

Pemerintah terlihat lebih jor-joran merayu dan menyodorkan iming-iming insentif ke investor di sektor padat modal seperti hilirisasi tambang.

Teka-teki Pagar Laut di Tangerang & Bekasi
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:10 WIB

Teka-teki Pagar Laut di Tangerang & Bekasi

KKP menyegel pagar lautdi Bekasikarena tidak mengantongi izin.Diketahui pagar tersebut untuk reklamasi

Penurunan BI Rate Belum Cukup Kuat Mengangkat Margin Perbankan
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:10 WIB

Penurunan BI Rate Belum Cukup Kuat Mengangkat Margin Perbankan

Keputusan BI pangsa bunga acuan berpotensi  mengurangi tekanan margin yang dialami perbankan karena tingginya biaya dana. 

BI Pangkas Suku Bunga, Emiten Properti Jadi Berbunga-bunga
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:05 WIB

BI Pangkas Suku Bunga, Emiten Properti Jadi Berbunga-bunga

Bank Indonesia (BI) menurunkan BI-Rate 25 bps ke level 5,75%. Kebijakan BI  diproyeksi jadi katalis positif emiten properti di tahun ini.​

Dana Ketahanan Pangan Berpotensi Meningkat
| Kamis, 16 Januari 2025 | 06:05 WIB

Dana Ketahanan Pangan Berpotensi Meningkat

Alokasi anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari APBN masih terbilang rendah jika dibandingkan sektor lainnya

INDEKS BERITA

Terpopuler