Jepang Bakal Revisi Aturan Tenaga Kerja Asing

Kamis, 08 Februari 2024 | 06:38 WIB
Jepang Bakal Revisi Aturan Tenaga Kerja Asing
[ILUSTRASI. FILE PHOTO - People cross a street in a business district in central Tokyo, Japan, December 8, 2015. REUTERS/Thomas Peter/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD]
Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan

KONTAN.CO.ID -TOKYO. Pemerintah Jepang terus memperbaiki kebijakan di sektor tenaga kerja. Ini seiring meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang. Salah satu program yang siap diperbarui adalah syarat pekerja asing masuk kembali ke Jepang tanpa batasan.

Sebelumnya, program pekerja asing yang berlaku saat ini diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2019. Sebagian kebijakan tersebut membatasi pelamar untuk masa tinggal maksimal lima tahun di Jepang. Hanya 29 orang dalam program itu yang memenuhi syarat masuk kembali tanpa batas ke Jepang.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Buyung Poetra Sembada (HOKI) Ingin Terlibat Program Pangan dari Pemerintah
| Sabtu, 19 April 2025 | 06:30 WIB

Buyung Poetra Sembada (HOKI) Ingin Terlibat Program Pangan dari Pemerintah

HOKI melihat program swasembada pangan dan MBG akan membawa dampak positif bagi kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.

Jangan Latah Beli Emas
| Sabtu, 19 April 2025 | 06:15 WIB

Jangan Latah Beli Emas

Lebih bijak jika membeli emas untuk tujuan menabung antisipasi gejolak global yang kian tidak menentu. 

Kebijakan Ekonomi di Era BANI
| Sabtu, 19 April 2025 | 06:05 WIB

Kebijakan Ekonomi di Era BANI

Pemerintah tidak perlu malu hentikan program makan bergizi gratis (MBG) demi program ekonomi padat karya.

Bisnis Emiten Baru Medela Potentia Sebagai Distributor Kebutuhan Kesehatan
| Sabtu, 19 April 2025 | 06:00 WIB

Bisnis Emiten Baru Medela Potentia Sebagai Distributor Kebutuhan Kesehatan

Mengintip profil dan strategi bisnis PT Medela Potentia Tbk (MDLA) sebagai pendatang baru di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sampoerna Agro (SGRO) Mematok Produksi TBS Naik 5% Tahun Ini
| Sabtu, 19 April 2025 | 05:20 WIB

Sampoerna Agro (SGRO) Mematok Produksi TBS Naik 5% Tahun Ini

Memperkirakan, produksi TBS awal tahun 2025 akan lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya

Inilah Pilihan Safe Haven yang Tersisa Saat Ini
| Sabtu, 19 April 2025 | 05:00 WIB

Inilah Pilihan Safe Haven yang Tersisa Saat Ini

Harga komoditas emas tak terbendung di saat pamor US Treasury dan dolar AS meredup akibat kebijakan tarif Donald Trump

Dirut Phintraco Sekuritas Beberkan Pentingnya Berpikir Rasional dalam Berinvestasi
| Sabtu, 19 April 2025 | 04:35 WIB

Dirut Phintraco Sekuritas Beberkan Pentingnya Berpikir Rasional dalam Berinvestasi

Modal untuk menjadi investor pasar saham tidak hanya sebatas uang. Namun ada hal penting lain, yakni pemikiran rasional

Kobexindo Tractors (KOBX) Memacu Bisnis Non Alat Berat
| Sabtu, 19 April 2025 | 04:20 WIB

Kobexindo Tractors (KOBX) Memacu Bisnis Non Alat Berat

Pada tahun lalu, pendapatan KOBX dari tiga segmen non penjualan alat berat kompak menanjak, yakni suku cadang serta jasa peraikan.

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Data Domestik
| Sabtu, 19 April 2025 | 04:15 WIB

Rupiah Sepekan Terakhir Tertekan Data Domestik

Rupiah diperkirakan menguat secara terbatas pekan depan dengan adanya Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI).

Simalakama: Kejar Pertumbuhan Ekonomi atau Cegah Capital Outflow
| Sabtu, 19 April 2025 | 04:05 WIB

Simalakama: Kejar Pertumbuhan Ekonomi atau Cegah Capital Outflow

BI akan mempertahankan suku bunga acuan di 5,75% sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian global, termasuk risiko perang dagang

INDEKS BERITA

Terpopuler