Johnny Plate Siap Bongkar Pelaku Utama Korupsi BTS

Rabu, 14 Juni 2023 | 04:43 WIB
Johnny Plate Siap Bongkar Pelaku Utama Korupsi BTS
[ILUSTRASI. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (17/5/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.]
Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022 memasuki babak baru. Setelah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika non-aktif Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus ini, ada kabar Johnny bersedia menjadi justice collaborator (JC) dalam perkara ini.

 Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD menilai ada proses dan syarat untuk menjadi justice collaborator. Ia menyerahkan proses ini kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) apabila Johnny bersedia menjadi justice collaborator dalam perkara tersebut.

"Itu pasti dipertimbangkan oleh Kejaksaan, tidak perlu persetujuan pemerintah, itu urusan hukum," ucap Mahfud, Selasa (13/6).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, perkara ini sudah masuk ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah tersangka diserahkan kepada Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (9/6) lalu.

Ia mempersilakan Johnny untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator ke penuntut umum, namun permohonan ini nanti akan dipertimbangkan dengan melihat keterangan yang disampaikan ke pengadilan nantinya.

Ia bilang, apabila keterangan tersangka di pengadilan bisa membongkar pelaku utama dalam kasus korupsi ini, maka jaksa akan memberikan rekomendasi sebagai justice collaborator sehingga dapat meringankan hukuman.

Sebelumnya pengacara Johnny G Plate, Achmad Cholidin mengatakan, secara prinsip kliennya siap menjadi justice collaborator pada perkara tersebut. Terkait dikabulkan atau tidaknya menjadi justice collaborator, Achmad bilang akan ditentukan majelis hakim pengadilan.

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Menyoroti Dampak Penurunan Suku Bunga ke Investasi Reksadana
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 10:32 WIB

Menyoroti Dampak Penurunan Suku Bunga ke Investasi Reksadana

RDPT berbasis SBN sangat diuntungkan. 

Sepekan Terakhir, IHSG Tertekan Sentimen Negatif
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:41 WIB

Sepekan Terakhir, IHSG Tertekan Sentimen Negatif

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ke bawah level 7.500. 

Ancara Logistics (ALII) Incar Laba Bersih Naik Dua Kali Lipat
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:38 WIB

Ancara Logistics (ALII) Incar Laba Bersih Naik Dua Kali Lipat

Mencermati rencana bisnis dan target kinerja PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) pada tahun ini dan tahun depan

Chandra Asri (TPIA) Berharap Akuisisi Shell Energy Tuntas Tahun Ini
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 09:34 WIB

Chandra Asri (TPIA) Berharap Akuisisi Shell Energy Tuntas Tahun Ini

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) segera menuntaskan proses akuisisi Shell Energy and Chemicals Park 

Ada Pajak Minimum Global, Kemkeu Revisi Tax Holiday
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:48 WIB

Ada Pajak Minimum Global, Kemkeu Revisi Tax Holiday

Tax holiday dirancang agar besaran pajak  kelak tidak lebih rendah dari tarif efektif minimum sebesar 15%

Kemhub Hibahkan Skybridge kepada Pemkab Bogor
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:43 WIB

Kemhub Hibahkan Skybridge kepada Pemkab Bogor

Pemanfaatan Skybridge Bojonggede menjadi tanggug jawab Pemkab Bogor

BI Tegaskan Rp 10.000 Emisi 2005 Masih Berlaku
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:37 WIB

BI Tegaskan Rp 10.000 Emisi 2005 Masih Berlaku

BI meluruskan kabar yang menyebut uang pecahan tersebut tak berlaku

Pemerintah Tetap Minta Revisi EUDR ke Uni Eropa
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:28 WIB

Pemerintah Tetap Minta Revisi EUDR ke Uni Eropa

Uni Eropa berencana menunda EUDR selama satu tahun

Pajak Minimum Global Berlaku Tahun Depan
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:17 WIB

Pajak Minimum Global Berlaku Tahun Depan

Mayoritas negara akan menerapkan kebijakan ini mulai 2025 mendatang

Menyoal Pajak Minimum Global
| Sabtu, 05 Oktober 2024 | 08:10 WIB

Menyoal Pajak Minimum Global

Ada banyak tantangan dalam menerapkan pajak minimum global.

INDEKS BERITA

Terpopuler