Kasus Covid-19 Meningkat, Pasar Kembali Buru Dollar AS

Selasa, 22 November 2022 | 05:45 WIB
Kasus Covid-19 Meningkat, Pasar Kembali Buru Dollar AS
[]
Reporter: Nur Qolbi | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rupiah berpotensi melanjutkan pelemahan pada Selasa (22/11) ini. Hal ini seiring melonjaknya kasus Covid di China sehingga terjadi pengetatan aktivitas. 

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, permintaan aset safe haven terutama dollar Amerika Serikat (AS) meningkat. Pelemahan yuan China terhadap dolar AS mendorong pelemahan mata uang Asia lain. "China adalah mitra dagang utama negara Asia, termasuk Indonesia sehingga pengetatan aktivitas mendorong penurunan kinerja ekspor," kata Josua, (21/11).

Baca Juga: Kasus Covid di China Kembali Naik, Rupiah Berpotensi Melemah Esok (22/11)

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menambahkan, pasar juga khawatir akan potensi krisis nuklir dalam konflik Rusia-Ukraina. Kekhawatiran ini muncul seiring penembakan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia Ukraina. Selain itu, prospek dollar AS terangkat sinyal hawkish dari pejabat The Fed pekan lalu. "Investor akan sangat tertarik dengan risalah dari pertemuan The Fed November 2022 akan dirilis pada Rabu (23/11)," ucap dia.

Ibrahim memperkirakan, rupiah akan melemah di Rp 15.700-Rp 15.760 pada Selasa (22/11). Kalau Josua memprediksikan, rupiah melemah di Rp 15.675-Rp 15.750.
Rupiah di pasar spot Senin (21/11) melemah 0,18% ke Rp 15.712,5. Berdasarkan kurs acuan JISDOR Bank Indonesia (BI), rupiah melemah 0,09% di Rp 15.707 per dollar AS. 
 

Bagikan

Berita Terbaru

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

BI Jaga Rupiah, Namun Tekanan Tetap Ada

Bank Indonesia memutuskan menahan kembali BI rate di level 4,75% pada bulan April                   

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026
| Kamis, 23 April 2026 | 06:00 WIB

Tekanan Harga dan Daya Beli Pengaruhi Kinerja Indofood (INDF) di 2026

Kinerja positif INDF 2025 memicu optimisme analis. Target harga saham bisa sentuh Rp 9.400 per saham. Temukan detail pendorongnya

Kurs Rupiah Anjlok: Kejutan Keputusan BI & Konflik Timur Tengah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:00 WIB

Kurs Rupiah Anjlok: Kejutan Keputusan BI & Konflik Timur Tengah

Keputusan BI menahan suku bunga picu pelemahan rupiah ke Rp 17.179. Konflik Timur Tengah memperburuk. Cek proyeksi selengkapnya

Chitose Incar Pendapatan Tumbuh 8%
| Kamis, 23 April 2026 | 05:35 WIB

Chitose Incar Pendapatan Tumbuh 8%

Chitose Internasional akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 13,77 miliar yang setara 45% dari total laba tahun lalu.

Aturan Turunan UU PPRT Harus Jelas dan Sederhana
| Kamis, 23 April 2026 | 05:35 WIB

Aturan Turunan UU PPRT Harus Jelas dan Sederhana

Pemerintah perlu menyusun aturan PPRT yang sederhana dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat.​

Penantian Lebih dari Satu Dekade
| Kamis, 23 April 2026 | 05:30 WIB

Penantian Lebih dari Satu Dekade

Kelompok terbang alias kloter pertama jemaah haji asal Indonesia telah tiba di Madina yang berasal dari Yogyakarta dan Jakarta.

BPK Menemukan Data Lahan Pertanian Tidak Akurat
| Kamis, 23 April 2026 | 05:15 WIB

BPK Menemukan Data Lahan Pertanian Tidak Akurat

Ketidakakuratan alokasi lahan dipicu sistem informasi yang belum terintegrasi serta koordinasi antar kementerian dan lembaga belum menyatu. 

INDEKS BERITA