KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demo besar-besaran baru berhasil menghilangkan kelakuan pamer alias flexing pejabat Indonesia. Selebihnya, kelakukan pejabat kita tidak berubah, salah satunya, kebijakan ala koboi.
"Pak, beli kopi, ya, jualan saya belum laku sama sekali hari ini," pinta seorang karyawan dengan nada memelas, saat saya mengisi bensin. Karyawan SPBU swasta kini berjualan makanan saat bahan bakar minyak (BBM) mereka langka.
Inilah efek kebijakan koboi pertama. Pemerintah belum mengizinkan tambahan kuota impor BBM. Alasannya, sudah menambah kuota impor BBM SPBU swasta 10% izin impor 2024. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, bila melebihi kuota, SPBU swasta bekerjasama dengan Pertamina.
Ini memantik dugaan pemerintah "kangen" memonopoli kembali bisnis BBM. Membengkaknya konsumsi berkat kebijakan QR code yang memfilter pengguna yang layak beli BBM subsidi. Kenapa mereka memilih SPBU swasta? Salah satu penyebab, kasus Pertamax oplosan.
Kebijakan koboi kedua, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp 200 triliun ke bank milik negara.
Padahal berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing 7,56% dan 8,51%. Sementara loan to deposit ratio (LDR) tercatat 86,3%. Artinya tanpa tambahan Rp 200 triliun perbankan masih memiliki ruang penyaluran kredit.
Di sisi lain kredit menganggur (undisbursed loan) senilai Rp 2.304 triliun di Juni 2025. Naik dari periode sama tahun lalu, mencapai Rp 2.152 triliun. Peningkatan ini sinyal kuat persoalan di permintaan kredit, bukan dana. Di sisi lain, bank membayar bunga Rp 200 T itu 4,02%. Padahal bunga tabungan cuma 1%-2%.
Kebijakan koboi ketiga, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait dokumen syarat pendaftaran capres dan cawapres tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan pihak terkait, termasuk ijazah. Ini di tengah polemik ijazah sekolah Gibran Rakabuming Raka. Syukurlah kebijakan itu dibatalkan.
Sejatinya kebijakan koboi bukan hal baru. Saat Joko Widodo (Jokowi) berkuasa, banyak kebijakan koboi yang ia keluarkan. Seperti UU Cipta Kerja, kereta cepat, Ibu Kota Negara (IKN) dan pembangunan infrastruktur yang bikin utang Indonesia membengkak. Ke depan, kebijakan koboi ini sebaiknya dikurangi, kalau tidak, perubahan di Nepal bisa saja terjadi di Indonesia.
