Kemkeu Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 10,7 Triliun

Selasa, 14 Februari 2023 | 05:41 WIB
Kemkeu Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 10,7 Triliun
[ILUSTRASI. Pajak Digital]
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Upaya pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau perusahaan digital berbuah manis. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai dengan 31 Januari 2023 jumlah setoran PPN PMSE ke kas negara mencapai Rp 10,7 triliun.

Adapun perinciannya Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, dan Rp 543,9 miliar setoran Januari 2023. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terbaru

IHSG Melorot Lagi, Intip Saham-Saham yang Beri Peluang Cuan Jumat (12/6)
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:50 WIB

IHSG Melorot Lagi, Intip Saham-Saham yang Beri Peluang Cuan Jumat (12/6)

Kamis (11/6), IHSG melorot 16,34 poin atau 0,28% menjadi 5.886,03 pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Multifinance Lebih Selektif Memilih Debitur UMKM
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:35 WIB

Multifinance Lebih Selektif Memilih Debitur UMKM

Kebutuhan pendanaan oleh pelaku usaha diyakini masih akan cukup deras meski dihadapkan pada kenaikan suku bunga

Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) Siapkan Belanja Modal Rp 800 Miliar
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:20 WIB

Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) Siapkan Belanja Modal Rp 800 Miliar

PANI tengah mengembangkan proyek Hotel Hilton di Central Business District (CBD) PIK 2 dengan nilai investasi mencapai Rp 800 miliar.

Penjualan Mobil Listrik Kian Melaju
| Jumat, 12 Juni 2026 | 04:10 WIB

Penjualan Mobil Listrik Kian Melaju

Kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi katalis positif bagi penjualan kendaraan listrik di Indonesia sepanjang sisa tahun 2026.

Menkes BGS Bicara Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Serap 2 Juta Pekerja Baru
| Kamis, 11 Juni 2026 | 14:55 WIB

Menkes BGS Bicara Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% dan Serap 2 Juta Pekerja Baru

Menkes Budi Gunadi Sadikin yakin industri kesehatan jadi motor utama capai target pertumbuhan ekonomi 8%. Temukan peran swasta dan strateginya!

BPS: Bisnis Jasa Kesehatan Tumbuh Kuat, Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
| Kamis, 11 Juni 2026 | 14:15 WIB

BPS: Bisnis Jasa Kesehatan Tumbuh Kuat, Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Menurut BPS, distribusi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan lapangan usaha pada triwulan I-2026 jasa kesehatan tumbuh 7,62%.

Krisis LNG Bikin Asia Pasifk Butuh Tambahan 90 Juta Ton Batubara, RI Siap Menyuplai?
| Kamis, 11 Juni 2026 | 09:30 WIB

Krisis LNG Bikin Asia Pasifk Butuh Tambahan 90 Juta Ton Batubara, RI Siap Menyuplai?

Laju impor batubara Korea Selatan dan Jepang masing-masing tercatat melonjak lebih dari 50% dan 20% di atas level tahun lalu.

Memburu Saham Blue Chip yang Murah
| Kamis, 11 Juni 2026 | 08:50 WIB

Memburu Saham Blue Chip yang Murah

Saham blue chip memimpin rebound IHSG. Strategi akumulasi bertahap dapat memaksimalkan potensi keuntungan.

Ruang Pertumbuhan ASII Masih Terbatas, Simak Rekomendasi Sahamnya
| Kamis, 11 Juni 2026 | 08:34 WIB

Ruang Pertumbuhan ASII Masih Terbatas, Simak Rekomendasi Sahamnya

Astra International ubah fokus ke value creation. Temukan tiga mesin pertumbuhan baru yang berpotensi dongkrak kinerja jangka panjang.

Kenaikan BI Rate Hanya Obat Kuat Sementara untuk Rupiah
| Kamis, 11 Juni 2026 | 08:28 WIB

Kenaikan BI Rate Hanya Obat Kuat Sementara untuk Rupiah

Kenaikan BI Rate dinilai belum cukup untuk menjamin stabilitas nilai tukar dalam jangka panjang tanpa dukungan kebijakan lainnya.

INDEKS BERITA