Ketimbang PPN Lebih Baik Benahi Aturan

Rabu, 11 Desember 2024 | 08:11 WIB
Ketimbang PPN Lebih Baik Benahi Aturan
[ILUSTRASI. Kantor pajak, Jakarta. KONTAN/Muradi/2017/04/26]
Reporter: Dendi Siswanto, Shifa Nur Fadila | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% khusus untuk barang mewah dinilai tidak banyak memberikan manfaat. Dampak terhadap kelas menengah memang akan lebih minim. Namun penerimaan yang akan dikantongi pemerintah juga tak akan signifikan. 

Selain terkena PPN, objek barang mewah selama ini juga dipungut tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Namun karena objek PPnBM tak banyak, setoran pajaknya juga tak signifikan. Dengan tarif bervariasi antara 10% hingga 30%, setoran PPnBM tahun lalu, berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hanya Rp 24,37 triliun. Angka ini setara 1,13% dari realisasi penerimaan pajak saat itu yang mencapai Rp 2.155,42 triliun.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Mereka yang Menuai Transaksi Jumbo Melalui E-commerce
| Minggu, 16 Maret 2025 | 03:15 WIB

Mereka yang Menuai Transaksi Jumbo Melalui E-commerce

Kehadiran e-commerce mengakselerasi bisnis UMKM kreatif. Produknya menjadi lebih populer dengan jangkauan pasar yang lebih luas.

 
&
Indonesia Semakin Gelap
| Minggu, 16 Maret 2025 | 03:00 WIB

Indonesia Semakin Gelap

Usaha makan tabungan di kalangan menengah ke bawah diperkirakan terus berlanjut hingga Maret 2025 ini.

Inisiatif Pengendalian Jejak Emisi Karbon di Bioskop
| Minggu, 16 Maret 2025 | 02:50 WIB

Inisiatif Pengendalian Jejak Emisi Karbon di Bioskop

Industri bioskop berbenah mengatasi dampak lingkungan dari bisnisnya. Mulai dari penggunaan plastik recycle, hingga rombak busa kursi jadi bantal.

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:07 WIB

Penyerapan Anggaran MBG akan Masif di Semester II

 Realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp 710,5 miliar hingga 12 Maret 2025

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:01 WIB

Tingkatkan Dana Riset Hingga 1% dari PDB

Presiden Prabowo Subianto menginginkan dana riset di Indonesia ditingkatkan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB)

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:40 WIB

Ditjen Pajak Raup Rp 33,26 Triliun dari Ekonomi Digital

Setoran pajak ekonomi digital berasal dari pemungutan PPN PMSE, pajak kripto, dan pajak fintech (P2P) lending

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:23 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Menyusut

Ekonom memperkirakan surplus neraca perdagangan Indonesia pada bulan Februari 2025 di bawah US$ 2 miliar 

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13 WIB

Nyaris Semua Penerimaan Non Pajak Terkontraksi

Pemerintah harus diversifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar tak bergantung pada komoditas global

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 08:48 WIB

Mengukur Minat Berinvestasi di Reksadana Syariah

Industri reksadana syariah justru mengalami peningkatan dan  kinerja relatif lebih baik dari reksadana konvensional.

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026
| Sabtu, 15 Maret 2025 | 07:00 WIB

Smelter HPAL Milik INCO Ditarget Kelar 2025-2026

"Total investasi tambang baru dan pabrik bersama dengan mitra sekitar US$ 9 miliar," imbuh Febriany.

INDEKS BERITA

Terpopuler