KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemberantasan judi online (judol) bisa menjadi salah satu pembuktian pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Keberhasilan mengatasi pandemi sosial ini akan sangat membantu masyarakat secara sosial maupun ekonomi. Kewibawaan pemerintah juga akan meningkat karena mampu melawan para bandar judol yang terbukti telah menyusup ke kantor negara.
Nilai perputaran judi online sebesar Rp 900 triliun sepanjang 2024 merupakan angka yang sangat besar dan sekaligus mengerikan. Sebagai gambaran, total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 adalah sebesar Rp 20.892 triliun. Jika dihitung, artinya nilai uang yang berputar di perjudian daring mencapai 4,3% dari PDB nasional.
Duit sebesar itu, tentu akan sangat bermanfaat bagi perekonomian nasional jika dibelanjakan oleh masyarakat lewat pembelian berbagai barang dan jasa. Perusahaan besar hingga para pengusaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) akan memperoleh tambahan omset. Guliran berikutnya, tambahan omset dan laba pengusaha berpotensi mendongkrak upah masyarakat. Bahkan, kesempatan kerja baru juga dapat tercipta. Semua ini sangat dibutuhkan oleh perekonomian kita yang tengah melemah.
Jangan lupa, pemerintah juga memperoleh manfaat pajak jika duit judol itu dibelanjakan masyarakat; atau bahkan cuma ditabung sekalipun. Judol membuat potensi belanja masyarakat dan penerimaan pajak hilang. Ringkasnya, judi daring telah menimbulkan lubang yang cukup besar dalam perekonomian. Apalagi, sebagian besar duit judol itu pada akhirnya mengalir ke para bandar yang berada di luar negeri.
Sementara, soal dampak sosial judi daring, tentu, kita telah mahfum. Kencanduan judi daring menimbulkan keresahan masyarakat dan meningkatkan potensi munculnya tindakan kriminal. Judi online juga menjadi pintu bagi aktivitas perdagangan manusia (human trafficking). Banyak warga negara kita dipaksa menjadi pegawai bandar judi online di luar negeri.
Jadi, tak bisa ditawar, Presiden Prabowo harus mendukung penuh Kementerian Informasi dan Digital (Kemkomdigi) yang tengah "ngegas" memberantas judi online. Jika perlu, presiden dapat memimpin langsung upaya ini karena membutuhkan koordinasi intens banyak kementerian. Bahkan, dibutuhkan koordinasi bilateral antarnegara ASEAN.
Sekali lagi, pemberantasan judol bisa menjadi modal awal untuk membangun kepercayaan publik dan menyelamatkan ekonomi.
