Maaf, Bunga KPR Bank Belum Ikutin Suku Bunga Acuan

Rabu, 05 Februari 2025 | 04:00 WIB
Maaf, Bunga KPR Bank Belum Ikutin Suku Bunga Acuan
[ILUSTRASI. Pembiayaan KPR: Pembangunan perumahan di Bogor, Senin (27/1/2025). Bank Indonesia mencatat Laju pertumbuhan KPR pada Desember 2024 melambat tipis ke angka 10% (YoY), dibandingkan dengan 10,2% (YoY) pada November 2024 dengan total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp786 triliun. KONTAN/Baihaki/27/1/2025]
Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penurunan bunga acuan Bank Indonesia (BI) ke 5,75% belum berdampak ke bunga floating Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rata-rata Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bank umum segmen KPR masih di 9,28%. Adapun SBDK KPR bank KBMI IV di kisaran 9%-12%.  

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat SBDK segmen KPR terendah di 9,32% per 7 Januari 2025, dengan margin keuntungan sekitar 1,96%. Sementara PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memiliki SBDK 9,51% dengan margin keuntungan tertinggi 4,65% per 31 Januari 2025.

Baca Juga: BTN Bikin Sistem Pengelolaan Tenaga Sales KPR Non Subsidi Baru, Ini Tujuannya

Kalau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mematok SBDK segmen KPR di 10% dengan margin keuntungan 2,9% per 1 Januari 2025. Sedangkan PT Bank Mandiri Tbk menetapkan bunga KPR di 12,5%, dengan margin keuntungan 2,8%.  Angka tersebut berada di level sama sejak Oktober 2024. 

Direktur Retail Banking BNI, Corina Leyla Karnalies menyebut, turunnya suku bunga acuan memberi sinyal positif terhadap penyaluran KPR. Tapi, menurut dia, bunga kredit akan menyesuaikan penurunan biaya dana. "Perlu waktu beberapa bulan untuk biaya dana perbankan bisa mengikuti penurunan BI rate. Selain itu, faktor persaingan di pasar juga menjadi pertimbangan bank," kata Corina.

Mengutip situs resmi BNI, KPR BNI Griya memberikan bunga mulai 2,75% untuk pembelian atau top up dan hal lain terkait properti. Per Desember 2024, KPR BNI tumbuh 13,8% secara tahunan mencapai Rp 66,5 triliun. "Kami fokus pada ekspansi ke mitra developer dan corporate client untuk penawaran produk KPR BNI," ujar Corina.

Baca Juga: Rain Realty Resmikan Marketing Gallery Pertama di Palaran, Samarinda

Senior Vice President Consumer Loans PT Bank Mandiri Tbk Reza Adriansyah juga mengaku, bunga KPR Bank Mandiri masih kompetitif di pasar. Dari situs Bank Mandiri, bunga KPR ditawarkan mulai dari 3,55%. Per November 2024, Bank Mandiri telah menyalurkan KPR Rp 67,3 triliun, meningkat 16,6% secara tahunan. Bank Mandiri optimistis KPR bisa naik double digit di tahun ini. "Untuk tumbuh lebih baik lagi, kami fokus ke ekosistem wholesale yang dikelola group," kata Reza.

Executive Vice President Consumer Loan BCA, Welly Yandoko juga mengaku memberi bunga kompetitif. Namun dia menyebut, bunga acuan turun tak serta merta memangkas bunga KPR. Per Desember 2024, BCA telah menyalurkan KPR Rp 135,5 triliun, meningkat 11,2% secara tahunan. Di tahun ini, Welly optimistis penyaluran KPR akan bertumbuh. Beberapa strategi BCA menggenjot KPR diantaranya menawarkan berbagai pilihan bunga, menjalin kerjasama selektif dengan developer maupun broker .
 

Bagikan

Berita Terbaru

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati
| Selasa, 21 April 2026 | 15:50 WIB

Jelang Berakhirnya Gencatan Senjata AS-Iran, Ini Saham Migas yang Layak Dicermati

Berakhirnya gencatan senjata antara AS dan Iran pada 22 April 2026 berpotensi menjadi game changer arah sektoral di pasar saham.

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?
| Selasa, 21 April 2026 | 09:35 WIB

Asing Kabur Terus dari Pasar Saham, Mampukah Likuiditas Domestik Menyelamatkan IHSG?

IHSG Belum berpijak pada fondasi yang kokoh, melainkan masih rentan karena sekadar bergantung pada perputaran likuiditas yang tersisa.

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
| Selasa, 21 April 2026 | 08:31 WIB

Menyelisik Jejak Pengendali Baru BIKE, Dimiliki Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat

Pemegang saham mayoritas PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk (BIKE) punya track record buruk di saham MENN.

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!
| Selasa, 21 April 2026 | 08:05 WIB

Pendapatan Turun dan Rugi Bengkak Rp 5,4 T, Anak Usaha ADHI Kini Hadapi Gugatan PKPU!

Jerat PKPU yang membelit anak usaha ADHI merupakan manifestasi dari tekanan likuiditas sistemik yang menghantui BUMN Karya.

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela
| Selasa, 21 April 2026 | 07:43 WIB

Indointernet (EDGE) Go Private, Pengendali Tawarkan Tender Sukarela

Harga penawaran tender sukarela Rp 11.500 per saham. Nilai ini mencerminkan premi 141,2%, di atas rata-rata harga tertinggi selama 90 hari.

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue
| Selasa, 21 April 2026 | 07:38 WIB

Kantongi Restu RUPS, Wahana Interfood (COCO) Bakal Menggelar Rights Issue

Aksi rights issue akan digelar COCO usai mengantongi persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Jumat, (17/4).​

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit
| Selasa, 21 April 2026 | 07:32 WIB

Eksekusi Proyek Pembangkit, Kinerja PGEO bisa Terungkit

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mulai mengeksekusi Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4.

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi
| Selasa, 21 April 2026 | 07:26 WIB

Tahun 2025, Kinerja Emiten Jasa Konstruksi Bervariasi

Jika ditelisik, kinerja emiten konstruksi swasta, baik dari sisi top line maupun bottom line lebih unggul dibandingkan emiten BUMN karya.

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas
| Selasa, 21 April 2026 | 07:06 WIB

Ketika BEI Butuh Penyedia Likuiditas Agar Bursa Berkualitas

BEI mengklaim, liquidity provider dapat meningkatkan kualitas perdagangan melalui penyempitan bid-ask spread.

 Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN
| Selasa, 21 April 2026 | 07:05 WIB

Menakar Plus Minus Bila OJK Didanai APBN

​Wacana pendanaan OJK dari APBN menggantikan iuran industri menuai sorotan, dinilai berisiko memicu intervensi politik 

INDEKS BERITA

Terpopuler