Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru

Senin, 28 September 2026 | 08:39 WIB
Mayora (MYOR) Mencermati Dampak Cukai Baru
[ILUSTRASI. Pekerja beraktivitas di pabrik makanan dan minuman PT Mayora Indah, Tangerang (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Vina Elvira | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) semakin dekat. Emiten konsumer PT Mayora Indah Tbk (MYOR) mengaku akan mencermati rencana kebijakan pemerintah tersebut.

Manajemen Mayora menyatakan mendukung rencana penerapan cukai MBDK yang disiapkan pemerintah. "Kami dari sisi perusahaan mendukung penerapan cukai MBDK sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," ungkap Manajemen MYOR kepada KONTAN, Jumat (25/9).

Saat ini, Mayora memiliki sejumlah lini minuman kemasan seperti kategori kopi instan Kopiko, Torabika, serta produk sereal dengan Energen dan Champion.

Lini minuman olahan dalam kemasan atau packaged beverages processing ini memberikan kontribusi cukup besar terhadap penjualan perusahaan. Per Juni 2026, lini bisnis minuman manis dalam kemasan mencatatkan penjualan Rp 8,09 triliun. Porsinya mencapai 45% dari total penjualan bersih Rp 17,92 triliun.

Sementara itu, Teh Pucuk dan merek ready-to-drink (RTD) lainnya adalah milik afiliasi. "Sehingga tidak ada keterkaitan dengan Mayora," ujar Manajemen. 

Adapun penyumbang terbesar penjualan Mayora berasal dari makanan olahan dalam kemasan atau packaged food processing. Segmen ini mencatatkan penjualan Rp 11,15 triliun atau sekitar 55% dari total penjualan konsolidasi.

Sekadar informasi, rencana penerapan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan masuk dalam asumsi penerimaan negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027. Meski demikian, pemerintah hingga kini belum memberikan kepastian bahwa cukai MBDK akan benar-benar diberlakukan pada 2027.

Namun, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan sinyal bahwa penerapan cukai tersebut harus segera dilakukan, terutama karena kebijakan ini telah tertunda selama tiga tahun.

Meski sudah masuk dalam rancangan penerimaan negara, target kontribusi cukai MBDK pada tahun depan masih terbatas, yakni sekitar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target penerimaan tahun ini sebesar Rp 7,6 triliun.

Penyesuaian bisnis

Terkait potensi dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis, Manajemen Mayora menyatakan masih akan memantau implementasinya apabila cukai MBDK mulai diberlakukan pada 2027.

Manajemen juga akan mencermati respons masyarakat untuk memahami perubahan perilaku konsumsi sebelum menentukan langkah penyesuaian.

Penyesuaian bisnis nantinya akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perubahan pola konsumsi dan preferensi konsumen, daya beli, serta kondisi pasar.

Mayora pun menilai kebijakan cukai MBDK belum berpotensi mengubah strategi perusahaan pada segmen tersebut. "Kebijakan ini tidak berpotensi mengubah strategi perusahaan," terang manajemen.

Dalam paparan perusahaan sebelumnya, Manajemen MYOR menargetkan penjualan Rp 41,85 triliun pada akhir 2026, atau naik 8,2% dibandingkan realisasi penjualan tahun lalu. Laba bersih ditargetkan tumbuh 17,3% menjadi Rp 3,4 triliun.

Peluang pertumbuhan tersebut didukung oleh penurunan harga beberapa komoditas bahan baku, seperti cokelat dan kopi. Sejumlah produk baru yang diluncurkan juga diklaim mendapat sambutan baik dari konsumen, baik di pasar lokal maupun ekspor.

Sementara itu, tantangan khususnya berasal dari konflik di Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dan produk turunannya. Pelemahan nilai tukar rupiah akan disiasati dengan meningkatkan penjualan ekspor.

Untuk mencapai target pertumbuhan, MYOR terus melakukan inovasi di berbagai bidang, baik dari sisi pengembangan produk baru maupun inovasi dalam pemasaran dan strategi promosi.

 

*Ralat: Sebelumnya, tertulis "Saat ini, Mayora memiliki sejumlah lini minuman seperti Teh Pucuk Harum, Kopiko Lucky Day, dan Nipis Madu." Namun, Manajemen Mayora menjelaskan produk segmen minuman kemasan miliknya hanya mencakup kategori kopi instan (Kopiko, Torabika) dan sereal (Energen, Champion). Sedangkan Teh Pucuk dan produk ready-to-drink (RTD) lain milik afiliasi, sehingga tidak ada keterkaitan dengan Mayora. 

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA