MBG ke Luar Negeri
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gagasan menghadirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi, untuk anak-anak pekerja migran Indonesia membuka diskusi baru mengenai arah dan cakupan salah satu program unggulan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan kemungkinan menjadikan Sekolah Indonesia Jeddah sebagai proyek percontohan pertama MBG di luar negeri. Alasannya sederhana, para siswa yang merupakan WNI ingin merasakan program yang sama seperti teman-teman mereka di Tanah Air.
Secara prinsip, argumentasi tersebut dapat dipahami. Anak-anak Indonesia yang bersekolah di luar negeri tetap merupakan warga negara yang berhak memperoleh perhatian negara. Namun, karena MBG merupakan program strategis nasional dengan kebutuhan anggaran yang besar, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan, prioritas, dan tujuan apabila program ini mulai diperluas ke luar negeri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah perluasan tersebut sudah menjadi prioritas ketika pelaksanaan program di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan.
Publik masih menyaksikan berbagai persoalan dalam implementasi MBG, mulai dari kesiapan infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas distribusi makanan, pengawasan keamanan pangan, hingga cakupan penerima manfaat yang belum sepenuhnya merata. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah program ini belum sepenuhnya selesai.
Di tengah kondisi tersebut, wajar jika muncul pertanyaan mengenai prioritas penggunaan sumber daya negara. Bukan karena menolak manfaat program bagi anak-anak Indonesia di Jeddah, melainkan karena setiap perluasan kebijakan perlu mempertimbangkan kebutuhan yang masih harus diselesaikan di dalam negeri.
Pemerintah juga perlu menjelaskan batasan kebijakan ini. Jika dasar pemberian MBG adalah status kewarganegaraan, maka tuntutan serupa berpotensi muncul dari sekolah-sekolah Indonesia di negara lain. Karena itu, kriteria dan cakupan program perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun ekspektasi yang sulit dipenuhi di kemudian hari.
Setiap rencana perluasan harus disertai penjelasan yang transparan mengenai manfaat, urgensi, dan prioritasnya. Sebelum melangkah ke luar negeri, pemerintah perlu memastikan fondasi pelaksanaan program di dalam negeri benar-benar kuat.
