Muncul Nama Lo Kheng Hong di Tengah Upaya Austindo (ANJT) Alihkan Saham Hasil Buyback

Reporter: Vina Elvira, Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Austindo Nusantara Jaya (ANJT) memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, berupa pengalihan saham hasil aksi pembelian kembali (buyback) saham ANJT pada tahun 2015 silam. Aksi buyback terjadi, sebagai akibat aksi penggabungan usaha (merger) antara ANJT dengan anak usahanya sendiri, yaitu PT Pusaka Agro Makmur.

Aksi merger dengan skema penyatuan kepemilikan alias pooling of interest itu, merupakan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ANJT pada 22 Juni 2015. “Sebagai akibat dari penggabungan, perseroan akan mengubah kegiatan usaha utama dengan menambah usaha di bidang pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit secara langsung,” kata Direktur Utama ANJT Suwito Anggoro, dalam keterbukaan informasi 22 April 2015 silam.

Terhadap rencana merger tersebut, tentu ada pemegang saham yang tidak setuju. Mengacu pada UU No.40/2007 dan Peraturan Pemerintah No.27/1998, pemegang saham ANJT yang tidak setuju aksi merger dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar oleh ANJT, yang saat itu ditetapkan Rp 1.224 per saham.

Akhirnya pada 30 Juni 2015, ANJT menyelesaikan buyback atas 115.651.300 saham guna menjalankan peraturan tersebut. Guna memboyong saham buyback itu, ANJT harus membayar mahar sebesar Rp 141,84 miliar, atau setara Rp Rp 1.226 per saham.

Sejurus kemudian, laporan keuangan ANJT per 30 Juni 2015 mencatat saham dalam treasuri sebanyak 115.651.300 saham, yang tal lain merupakan hasil dari aksi buyback itu. Polemik pun muncul. POJK No.30/POJK.04/2017 (POJK No.30/2017) tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, punya sederet aturan main. Pasal 14 POJK ini dengan tegas mengharuskan perusahaan terbuka mengalihkan saham hasil buyback, minimal mulai 30 hari pasca aksi buyback tuntas.

Lantas kapan batas waktu maksimal pengalihan saham buyback itu harus tuntas? Pasal 15 POJK itu bilang, perusahaan terbuka diberikan waktu paling lama 2 tahun berikutnya, jika dalam tempo 3 tahun pasca buyback tuntas masih ada saham hasil buyback yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Artinya, Pasal 15 ini memberikan jangka waktu selama 5 tahun.

Namun tidak berhenti sampai di sana. Pasal 16 ternyata menambahkan tenggat waktu 1 tahun berikutnya, jika Pasal 15 tidak bisa dilaksanakan oleh emiten yang bersangkutan. Ini artinya, total waktu yang diberikan oleh POJK No.30/2017 bagi emiten untuk mengalihkan saham hasil buyback-nya yakni selama 6 tahun.

Merujuk ketentuan tersebut di atas, ANJT seharusnya sudah selesai mengalihkan seluruh saham buyback yang tercatat menjadi saham treasuri pada 30 Juni 2021. Apa daya, wabah Covid-19 yang melanda mulai kuartal I-2020 merontokkan perekonomian bangsa dan negara, termasuk para investor di pasar modal.

Alhasil, batas waktu pengalihan saham buyback pun akhirnya diperpanjang hingga 30 Juni 2022. Namun kemudian, tenggat waktu itu kembali diperpanjang hingga 30 Juni 2023. Mungkin, inilah deadline yang tidak bisa ditawar lagi oleh ANJT dan mangkir dari ketentuan POJK No.30/2017.

Guna menunjukkan keseriusannya mengalihkan saham hasil buyback, Sumber KONTAN berbisik bahwa ANJT sudah meminta tiga perusahaan sekuritas untuk memuluskan rencana pengalihan saham buyback. "Mereka adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Bahana sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas," ucap sumber KONTAN, Rabu (22/2).

Jelang deadline pelepasan saham hasil buyback 30 Juni 2023 mendatang, saham buyback yang masih tersisa dalam bentuk saham treasuri per 30 September 2022 sejumlah 20.970.912 saham dari awalnya 115.651.300 saham (30 Juni 2015).

Sejatinya, cara mengalihkan pun tidak hanya menjual kepada pihak lain, melainkan ada berbagai cara. Pasal 17 POJK No.30/2017 menyebut ada lima cara, yakni: