KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah China tengah sibuk melakukan kampanye untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak kehilangan taji dalam memberantas korupsi. Kampanye ini antara lain dilakukan melalui penayangan program terkait pemberantasan korupsi di stasiun televisi milik negara.
Tayangan tersebut berjudul "Melawan Korupsi demi Rakyat", terdiri dari empat episode. Episode pertama ditayangkan pada Minggu (5/1) lalu, dengan fokus pada sejumlah kasus korupsi kecil. Misalnya, kasus suap pejabat di daerah pinggiran Sichuan yang menerima duit dari kontraktor proyek pertanian.
Belakangan, kasus korupsi besar memang banyak terungkap di China. Mengutip pemberitaan Reuters, sejumlah kasus korupsi melibatkan pejabat tinggi di China. Contoh, salah satu kasus melibatkan seorang pejabat militer bernama Miao Hua.
Central Commission for Discipline Inspection (CCDI), lembaga pemerintah China yang antara lain bertugas menyelidiki kasus-kasus korupsi, mengumumkan ada 58 harimau, yang merupakan istilah untuk pejabat tinggi di China, diperiksa karena kasus korupsi.
Pekan ini, mulai Senin (6/1) hingga Rabu (8/1), CCDI juga akan menggelar pertemuan tahunan untuk menegaskan rencana lembaga ini di 2025. Pertemuan ini juga menegaskan tekad pemerintah China terus memberantas korupsi.
Tekad pemerintah Indonesia memberantas korupsi tentu juga tidak kalah. Seenggaknya, itulah yang disampaikan para pejabat negara dan penegak hukum. Cuma, memang, komitmen penegakannya masih perlu dilihat.
Beberapa waktu yang lalu, viral pidato Presiden Prabowo di depan mahasiswa di luar negeri, yang menyatakan siap membuka pintu maaf bagi koruptor. Syaratnya, si koruptor bersedia mengembalikan duit yang mereka tilep.
Tapi, pekan lalu, Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tone-nya sangat berseberangan dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Terkait vonis ringan bagi terdakwa korupsi PT Timah Harvey Moeis, Prabowo meminta hakim memberi hukuman setimpal. Ini menyiratkan, Prabowo sepakat bahwa vonis yang dijatuhkan hakim terhitung ringan.
Masih banyak hal yang berpotensi mencoreng citra pemberantasan korupsi di Indonesia. Mantan presiden Joko Widodo masuk daftar nominasi tokoh korup versi OCCRP. Isu pelemahan KPK juga masih terus bergulir. Sepertinya komitmen pemberantasan korupsi di dalam negeri masih jauh dari harapan.
