Pemerintah Korea Selatan Akan Mulai Menindak Para Dokter yang Mogok Kerja

Senin, 04 Maret 2024 | 10:40 WIB
Pemerintah Korea Selatan Akan Mulai Menindak Para Dokter yang Mogok Kerja
[ILUSTRASI. Pemerintah Korea Selatan siap mencabut izin para dokter yang melakukan mogok kerja. REUTERS/Kim Hong-Ji]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Harris Hadinata

KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Selatan akan menindak para dokter yang menolak mengakhiri pemogokan. Menteri Kesehatan Korea Selatan mengatakan, seperti dikutip Reuters, pihak berwenang akan mulai memeriksa rumahsakit untuk mengambil tindakan hukum terhadap calon dokter yang mengabaikan ultimatum untuk mengakhiri pemogokan.

Sekadar mengingatkan, sekitar 9.000 dokter tetap dan dokter magang, atau sekitar 70% dari total dokter di Korsel, melakukan mogok kerja sejak 20 Februari. Mereka memprotes rencana pemerintah meningkatkan penerimaan di sekolah kedokteran. Pemogokan ini menyebabkan pembatalan beberapa operasi dan perawatan serta membebani unit gawat darurat.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Bukan Beternak Ayam
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

Bukan Beternak Ayam

Jauh lebih elok bagi Danantara untuk membangun inisiatif memutus ketergantungan nasional Indonesia pada Grand Parent Stock (GPS) impor. 

Prospek Penyaluran KPR Belum Membaik
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

Prospek Penyaluran KPR Belum Membaik

Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan penjualan rumah baru pada kuartal III-2025 masih mengalami kontraksi. ​

KUR Makin Mudah, Risiko Bisa Merekah
| Rabu, 19 November 2025 | 06:10 WIB

KUR Makin Mudah, Risiko Bisa Merekah

Bunga KUR akan ditetapkan sebesar 6%, tanpa graduasi​. Selain itu, pembatasan pengajuan KUR juga rencananya dihapuskan. ​

Operasional Kopdes Baru Mulai Jalan di Maret 2026
| Rabu, 19 November 2025 | 06:00 WIB

Operasional Kopdes Baru Mulai Jalan di Maret 2026

Kementerian Koperasi tengah gencar membangun gerai dan gudang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kopdes.

Genjot Kinerja, Telkom Indonesia (TLKM) Spin Off dan Pangkas Jumlah Anak Usaha
| Rabu, 19 November 2025 | 05:55 WIB

Genjot Kinerja, Telkom Indonesia (TLKM) Spin Off dan Pangkas Jumlah Anak Usaha

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) telah merancang beberapa aksi korporasi untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. 

Potensi Cuan Tinggi, Emiten Terjun di Bisnis Panas Bumi
| Rabu, 19 November 2025 | 05:45 WIB

Potensi Cuan Tinggi, Emiten Terjun di Bisnis Panas Bumi

Sejumlah emiten mulai melirik bisnis panas bumi sebagai diversifikasi usaha. Energi panas bumi ldinilai ebih unggul dari sisi keandalan pasokan.

Tarif Ekspor Emas Bisa Bikin Laba Emiten Kendor
| Rabu, 19 November 2025 | 05:35 WIB

Tarif Ekspor Emas Bisa Bikin Laba Emiten Kendor

Menakar efek rencana pemerintah menerapkan tarif bea keluar ekspor atas produk emas ke emiten produsen. ​

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas
| Rabu, 19 November 2025 | 05:25 WIB

Kementerian PU Menggenjot Proyek Infrastruktur Prioritas

Realisasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum atau PU hingga kini masih di kisaran 59% dari pagu.

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025
| Rabu, 19 November 2025 | 05:15 WIB

Indonesia Mulai Impor Minyak Mentah dari Amerika Serikat di Akhir 2025

Mulai bulan depan, pemerintah akan memperluas pembelian komoditas energi dengan mulai mengerek impor minyak mentah dari AS.

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM
| Rabu, 19 November 2025 | 05:10 WIB

Pemblokiran Bukan Untuk Menghemat Subsidi BBM

Pertamina memblokir 394.000 nomor polisi (nopol) kendaraan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. 

INDEKS BERITA