KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus korupsi kembali terjadi di tubuh perusahaan pelat merah alias BUMN. Terbaru Direktur Utama perusahaan negara PT Waskita Karya Tbk terjerat korupsi bernilai triliunan rupiah.
Menteri BUMN Erick Thohir menganggap kasus ini sebagai peringatan terhadap BUMN lainnya. Harusnya memang menjadi peringatan, tapi tak pernah diindahkan.
Terbukti, kendati kasus korupsi yang menjerat direksi atau pimpinan BUMN terus berulang, tapi bak gelombang di laut, sederet kasus korupsi di tubuh BUMN terus saja susul menyusul tiada henti.
Jika dihitung sejak era Menteri BUMN dijabat Rini Soemarno, mungkin sudah puluhan direksi BUMN kini menjadi pesakitan lantaran terjerat korupsi. Jadi, terungkapnya korupsi yang menjerat para petinggi BUMN sejak dahulu tak pernah dijadikan peringatan atau pelajaran bagi para petinggi BUMN.
Nampaknya, siapapun menterinya, kondisi BUMN tak kunjung berubah ke arah lebih baik. Erick yang sejak awal mengaku tidak memberikan toleransi bagi tindakan merugikan BUMN, juga tak cukup mampu memberangus budaya korupsi di BUMN.
Padahal, sejak awal pula dia telah berkomitmen memperbaiki kondisi BUMN agar lebih transparan dan profesional. Faktanya, korupsi masih terus menggerogoti BUMN hingga detik ini.
Pertanyaannya, sudah sejauh mana komitmen lisannya untuk bersih-bersih BUMN itu benar-benar diterapkan di lapangan?
Tak cukup hanya koar-koar di media, mengatasi penyakit yang sudah kronis diperlukan resep jitu yang benar-benar ampuh. Resep Erick Thohir terbukti tak ampuh mengatasi korupsi di BUMN.
Upaya merampingkan jumlah BUMN yang gencar dilakukan lima tahun terakhir mungkin efektif menggenjot kinerja BUMN. Tapi, belum tentu efektif mengamputasi penyakit korupsi di BUMN tersebut.
Artinya, tak cukup hanya bermodalkan perampingan BUMN. Lebih dari itu adalah bagaimana program bersih-bersih itu disertai sistem pengawasan yang kuat.
Untuk pengawasan memang sudah Dewan Komisaris BUMN yang salah satu tugasnya adalah mengawasi kinerja perusahaan pelat merah ini.
Tapi, bagaimana pengawasan maksimal jika yang menjabat posisi itu bukan orang yang ahli. Posisi itu lebih banyak mengakomodir orang-orang politik yang punya relasi kuat terhadap penguasa.
Tak heran, Dewan Komisaris BUMN menjadi tumpul, bahkan mungkin ikut kecipratan duit korupsi BUMN.
