KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski masih menuai pro dan kontra, Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi disetujui menjadi undang-undang (UU) pada rapat paripurna DPR RI, Selasa (6/12).
Dalam paripurna itu semua fraksi di DPR menyetujui RKUHP menjadi UU, termasuk Fraksi Partai Demokrat (FPD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang menyetujui dengan catatan.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
