Perlu Mewaspadai Risiko Penerbitan SBN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 04:30 WIB
Perlu Mewaspadai Risiko Penerbitan SBN
[ILUSTRASI. Suasana di perusahaan Sekuritas, Jakarta (KONTAN/Cheppy A. Muchlis)]
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan strategi pembiayaan fleksibel, menyusul kenaikan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto jadi Rp 833,7 triliun pada 2027. Kenaikan kebutuhan pembiayaan ini perlu diimbangi upaya menjaga biaya utang dan mencegah pembiayaan pemerintah menekan sektor swasta. 

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan, target SBN neto 2027 naik sekitar Rp 53,76 triliun atau 6,9% dari target sebelumnya Rp 779,93 triliun. Sementara pembiayaan utang ditetapkan Rp 876,27 triliun dengan defisit anggaran Rp 671,16 triliun, atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). "Isu utamanya bukan semata-mata besarnya nominal SBN," ujar Josua, Kamis (1/10).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Kimia Farma (KAEF) Kantongi Lisensi Obat Antivirus
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:20 WIB

Kimia Farma (KAEF) Kantongi Lisensi Obat Antivirus

KAEF bekerja sama dengan Medicines Patent Pool (MPP) untuk mengembangkan dan memproduksi versi generik obat antivirus baloxavir marboxil.

Kredit Bank Kian Bernas Berkat Agunan DHE Valas
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:15 WIB

Kredit Bank Kian Bernas Berkat Agunan DHE Valas

Agunan DHE valas membuka peluang baru bagi bank memperluas kredit, namun tetap menyisakan risiko nilai tukar, likuiditas, dan konsentrasi sektor.

Ekonomi Manyun, NPF Modal Ventura Makin Tambun
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:10 WIB

Ekonomi Manyun, NPF Modal Ventura Makin Tambun

Rasio NPF neto modal ventura menyentuh 2,02%, meningkat dari periode yang sama di tahun lalu yakni sebesar 1,70%.

Mengurai Dilema Bank Mengejar Free Float
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:00 WIB

Mengurai Dilema Bank Mengejar Free Float

Bank harus mengejar free float 15% di tengah tuntutan memperkuat modal, dengan risiko dilusi dan tekanan harga saham.

Jumlah Nasabah Bertambah, Dana Kelolaan Bisnis Wealth Bank Meningkat
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:00 WIB

Jumlah Nasabah Bertambah, Dana Kelolaan Bisnis Wealth Bank Meningkat

Bisnis wealth management perbankan terus bertumbuh, ditopang kenaikan nasabah tajir dan meningkatnya minat terhadap produk investasi.

Industri Baja dan Petrokimia Masih Terus Tertekan
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:00 WIB

Industri Baja dan Petrokimia Masih Terus Tertekan

Kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya logistik dan produksi secara tidak langsung.

Harga Pangan Mengerek Inflasi September
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 05:00 WIB

Harga Pangan Mengerek Inflasi September

Harga-harga kembali bergerak naik pada September 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan mencapai 0,30% per September.

IHSG Menguji Level 6.000 Jelang Akhir Pekan, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (2/10)
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 04:50 WIB

IHSG Menguji Level 6.000 Jelang Akhir Pekan, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (2/10)

IHSG melemah total 4,59% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG melemah 30,50%.   

Perlu Mewaspadai Risiko Penerbitan SBN
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 04:30 WIB

Perlu Mewaspadai Risiko Penerbitan SBN

Kenaikan kebutuhan pembiayaan ini perlu diimbangi upaya menjaga biaya utang dan mencegah pembiayaan pemerintah menekan sektor swasta. 

Mutu Tempat Barang Jaminan Gadai Masih Timpang
| Jumat, 02 Oktober 2026 | 04:25 WIB

Mutu Tempat Barang Jaminan Gadai Masih Timpang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, infrastruktur fisik penyimpanan barang jaminan di sejumlah perusahaan gadai swasta belum memadai.

INDEKS BERITA

Terpopuler