Putusan MK Akan Berefek ke Perekonomian Nasional

Senin, 22 April 2024 | 05:05 WIB
Putusan MK Akan Berefek ke Perekonomian Nasional
[ILUSTRASI. Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) bersiap mengikuti sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (5/4/2024). Sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan empat menteri yaitu Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu dan Mensos serta Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.]
Reporter: Lailatul Anisah, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Lamgiat Siringoringo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 memasuki babak akhir. Jika tidak ada aral melintang, Mahkamah Konstitusi (MK), hari ini (22/4) membacakan putusan sengketa Pilpres 2024.
Sejumlah pelaku usaha berharap putusan MK bisa diterima oleh semua pihak.

Analis Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani berpendapat, apapun putusan MK jika menyebabkan suhu politik nasional memanas, maka hal itu juga akan berdampak kepada dunia usaha. Sebaliknya, putusan MK bisa saja tidak mempengaruhi iklim usaha dan investasi apabila hasilnya bisa diterima oleh masing-masing pihak terkait.
"Apapun keputusan MK, yang paling penting adalah reaksi pendukung pasangan calon dalam pilpres, dan ketika diterima maka bisa berdampak positif pada dunia usaha," jelas Ajib kepada KONTAN, kemarin.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Antara Kebijakan Pemerintah dan MSCI, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:26 WIB

Antara Kebijakan Pemerintah dan MSCI, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini

Namun, indeks masih menghadapi risiko ketidakpastian MSCI dan arus dana asing yang dapat memengaruhi keberlanjutan penguatan.

Intip Peluang Cuan dari Imbal Hasil Dividen Saat Pasar Tertekan
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:21 WIB

Intip Peluang Cuan dari Imbal Hasil Dividen Saat Pasar Tertekan

Sejumlah emiten berpotensi menawarkan dividend yield dua digit, seiring penurunan harga saham belakangan ini.

Prospek Jangka Panjang PGEO Kian Menarik Di tengah Masifnya Proyek Pembangkit
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:14 WIB

Prospek Jangka Panjang PGEO Kian Menarik Di tengah Masifnya Proyek Pembangkit

Investor perlu melihat realisasi proyek-proyek yang saat ini berjalan, jika tidak ada hambatan dan sesuai dengan timeline.

Dilema Akuisisi MEDC di Kutai: Cadangan Gas Melesat, Risiko Keuangan Meningkat?
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:11 WIB

Dilema Akuisisi MEDC di Kutai: Cadangan Gas Melesat, Risiko Keuangan Meningkat?

Produksi dari aset Kutai diperkirakan meningkat secara bertahap dan berpotensi melampaui 40.000 barel setara minyak per hari mulai 2033.

SILO Caplok Tiga Perusahaan Senilai Rp 828,6 Miliar
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:09 WIB

SILO Caplok Tiga Perusahaan Senilai Rp 828,6 Miliar

Ketiga perusahaan ini bagian dari rencana akuisisi 14 entitas yang terafiliasi dengan aset First Real Estate Investment Trust (First REIT). ​

MBSS Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Buyback Saham
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 08:00 WIB

MBSS Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Buyback Saham

Aksi korporasi ini akan dilaksanakan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) mulai 22 Oktober 2026 hingga 21 Januari 2027.​

Dapat Restu Pemegang Saham, IPAC Resmi Delisting dari BEI
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 07:54 WIB

Dapat Restu Pemegang Saham, IPAC Resmi Delisting dari BEI

Seluruh pemegang saham independen di RUPSLB telah menyetujui perubahan status  PT Era Graharealty Tbk (IPAC) menjadi go private dan delisting.

Pembatasan Kuota Bisa Menekan Laba Emiten Nikel dan Batubara
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 07:47 WIB

Pembatasan Kuota Bisa Menekan Laba Emiten Nikel dan Batubara

Kementerian ESDM telah menyetujui revisi RKAB untuk produksi batubara sebesar 700 juta ton dan produksi nikel 290 juta ton.​

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Diusulkan Jadi Acuan Utama Penghitungan UMP 2027
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 07:40 WIB

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Diusulkan Jadi Acuan Utama Penghitungan UMP 2027

Pemerintah akan memperhitungkan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027.

Memacu Efek Ekonomi dari Investasi KEK
| Kamis, 22 Oktober 2026 | 07:35 WIB

Memacu Efek Ekonomi dari Investasi KEK

KEK sejauh ini menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,

INDEKS BERITA

Terpopuler