Ramai-Ramai Menolak Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Kamis, 26 September 2024 | 03:01 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah kalangan menolak kebijakan pemerintah yang kembali membuka ekspor pasir laut. Pada 2023, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pemerintah kemudian merilis setidaknya dua aturan turunan pada tahun ini, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 dan Permendag No. 21/2024.
Alasan penolakan ekspor pasir laut lantaran bisa mengancam kelestarian lingkungan dan masyarakat pesisir akibat aktivitas penambangan komoditas tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah didesak merevisi atau mencabut regulasi yang mengatur ekspor pasir laut.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
