Realokasi Belanja
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki "masa belanja" jelang Lebaran, gaya belanja pemerintah justru tengah menjadi sorotan para ekonom dan lembaga global. Di tengah ruang fiskal yang sempit dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat, setiap rupiah belanja negara harus menghasilkan dampak produktif.
Sorotan institusi global, seperti Moody's dan IMF, terhadap defisit fiskal Indonesia menunjukkan bahwa dunia memantau arah kebijakan fiskal kita. Defisit memang masih dijaga di bawah 3% PDB, tetapi basis penerimaan negara yang lemah membuat ruang manuver fiskal sangat terbatas. Ketika belanja meningkat lebih cepat daripada penerimaan, tekanan terhadap pembiayaan akan membesar.
Perubahan outlook Indonesia menjadi negatif oleh Moody's memperkuat pesan ini. Bukan angka utang yang menjadi sorotan utama, tapi mereka mengaku semakin sulit memprediksi arah kebijakan pemerintah. Persepsi terhadap kredibilitas institusi melemah. Dalam logika pasar, ketidakpastian kebijakan diterjemahkan menjadi premi risiko yang lebih tinggi, volatilitas nilai tukar, dan biaya pinjaman yang naik.
Dalam konteks ini, ekspansi program populis seperti makan bergizi gratis dan berbagai subsidi sosial berskala besar perlu ditimbang ulang secara rasional. Program sosial tetap penting, tetapi dampak ekonominya akan terbatas jika tidak dirancang untuk memperkuat produksi domestik, efisiensi distribusi, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Belanja konsumtif tanpa desain produktif berpotensi menambah beban fiskal tanpa meningkatkan kapasitas ekonomi.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah risiko birokrasi terjebak dalam budaya asal bapak senang — mengejar target seremonial dan kepuasan politik jangka pendek tanpa membaca realitas ekonomi dan sosial di lapangan. Ketika kebijakan dirancang untuk menyenangkan atasan, bukan menjawab kebutuhan rakyat dan tantangan ekonomi, kualitas belanja negara akan menurun.
Karena itu, realokasi belanja menjadi kebutuhan mendesak. Anggaran harus lebih diarahkan pada sektor yang meningkatkan produktivitas: ketahanan pangan berbasis teknologi, pendidikan vokasi, kesehatan preventif, hilirisasi industri, dan infrastruktur logistik. Program sosial harus menjadi investasi sosial yang memperkuat kapasitas ekonomi, bukan sekadar bantalan konsumsi.
Di tengah ketidakpastian global, kebijakan yang rasional dan transparan adalah jangkar stabilitas serta sekaligus fondasi kepercayaan.
