Risiko Melenceng
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak awal tahun ini, para ekonom memproyeksikan harga bahan pangan akan cenderung melaju di tahun ini. Perkiraan itu sejalan dengan musim kemarau yang lebih panjang akibat fenomena super El Nino.
Sampai sepuluh bulan pertama, kenaikan harga bahan pangan terbukti menjadi pendorong utama inflasi. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks harga konsumen untuk kelompok makanan, minuman dan rokok, yang mencerminkan harga bahan pangan, naik sebesar 4,82%. Sedangkan angka inflasi secara keseluruhan per akhir Oktober sebesar 3,23%.
Merujuk ke data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, sejumlah bahan pangan pokok mencatat kenaikan di tahun ini. Ambil contoh, harga rata-rata beras yang naik 4,76%. Lalu, minyak goreng dan gula pasir meningkat masing-masing 8,98% dan 6,08%.
Bagi pengelola negara, inflasi jelas tren yang harus dikendalikan. Inflasi akan mengakibatkan nilai uang menjadi tergerus. Jika kecenderungan kenaikan harga ini terjadi di saat pendapatan masyarakat kebanyakan jalan di tempat, akibatnya lebih menyedihkan lagi, yaitu penurunan tingkat kesejahteraan.
Risiko kenaikan harga bahan pangan di tahun ini disadari juga olehpemerintah. Otoritas di negeri ini pun menyiapkan sejumlah agenda untuk meredam kenaikan harga bahan-bahan pangan. Untuk memastikan pasokan pangan di pasar terjaga selama musim kemarau berkepanjangan, pemerintah melakukan operasi pasar.
Agenda terbaru mengendalikan harga pangan datang dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Untuk memastikan harga pangan tidak bergerak liar, Bapanas akan menjatuhkan sanksi bagi pedagang yang menjual komoditas pangan pokok di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau tidak sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sanksi yang disiapkan mulai denda hingga Rp 1,5 miliar dan pidana penjara sampai tujuh tahun.
Kendati memiliki tujuan baik, namun aturan ini menuai kontroversi. Di masa pasokan masih mengalami risiko seret karena kegagalan panen, perubahan harga di pasar sangat mungkin lebih cepat terjadi dibandingkan perubahan harga acuan yang ditetapkan pemerintah.
Jika risiko itu terjadi, apa yang akan dilakukan para pedagang? Mereka yang ingin terhindar dari sanksi akan memilih untuk tidak berdagang. Celakanya, pilihan itu akan mengakibatkan pasokan makin seret, dan harga naik lebih tinggi.
